Tjipta Lesmana Tawarkan Diri Tengahi Konflik Golkar

JAKARTA - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Tjipta Lesmana menawarkan diri ikut menengahi konflik Partai Golkar antara kubu Aburizal Bakrie dengan Agung Laksono. Dia menilai dirinya pantas menengahi konflik dua kubu itu.

Tawaran diri ini bermula, saat Sindonews berbincang dengan Tjipta terkait penyelesaian konflik Golkar, usai dirinya menjadi moderator dalam seminar "Permasalahan Situs Internet yang Bermuatan Radikalisme, Terorisme dan Kebencian SARA" di Kampus Pascasarjana UPH, Plaza Semanggi, Jalan Jenderal Sudirman, Sabtu 6 Juni kemarin.

Tjipta mengatakan, konflik Partai Golkar semakin kisruh dengan keputusan Mahkamah Partai Golkar. Menurutnya, konflik seharusnya bisa diselesaikan di Mahkamah Partai. Namun karena anggota Mahkamah Partai Golkar memiliki orientasi politik yang berbeda-beda, konflik partai tidak terselesaikan.

Tjipta menyarankan, konflik partai harus dikembalikan lagi ke Mahkamah Partai. Tapi dengan catatan, Mahkamah Partai harus dirombak.

"MPG baru bisa berfungsi kalau dirombak. Sebab, MPG sudah jelas orientasi politiknya. Dua kubu Agung dan dua kubu Ical," kata Tjipta saat ditemui Sindonews di ruang Pasca Sarjana UPH.

Komposisi anggota Mahkamah Partai, menurutnya, sebaiknya diisi oleh kalangan akademisi dan pengamat yang dianggap netral dan mengerti kondisi Partai Golkar sesungguhnya. "(MPG) diisi orang-orang luar yang netral. Paling bagus akademisi dan pengamat. Golkar harus berani didudukkan di MPG. Dengan catatan orang-orangnya pengalaman, objektif dan independen," tuturnya.

Mengenai tokoh yang tepat dalam menduduki jabatan anggota MPG, Tjipta menunjuk dirinya sendiri. Dia mengaku yang jelas paham serta mengerti riwayat Partai Golkar.

"Saya jujur saja kepingin di situ. Saya mengikuti Golkar sejak awal. Kalau diminta saya senang sekali. Saya akan terima itu dan saya yakin bisa berbuat," harap Tjipta.

PILIHAN:

Islah Golkar Bikinan JK Tak Jawab Persoalan

Gelar Musda, Kubu Agung Tak Ikhlas Islah

Kubu Agung Anggap Kesepakatan di Rumah JK Bukan Islah