Hasil Rapat KPU, Bawaslu dan DKPP Soal Pilkada
Jum'at, 05 Juni 2015 - 22:56 WIB
Hasil Rapat KPU, Bawaslu dan DKPP Soal Pilkada
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah melakukan rapat bersama terkait perkembangan dan persiapan Pilkada serentak.
Menurut Ketua KPU Husni Kamil Manik, rapat diprioritaskan untuk memastikan sejumlah daerah yang sudah mencairkan anggaran Pilkada. Kata Husni, dari 269 daerah, tersisa 14 daerah yang belum mencairkan anggarannya.
"Dari perkembangan yang ada persiapan yang dilakukan di daerah untuk KPU telah sampai pada proses fasilitasi anggaran yang memadai," kata Husni di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (5/6/2015).
Selain membahas soal perkembangan pencairan anggaran, pihaknya juga mendorong kepada lembaga pengawas Pilkada di Daerah agar mulai mengawasi proses pencairan anggaran.
Dia berharap proses pencairan anggaran berjalan efektif dari tingkat provinsi sampai kabupaten/kota. "Pada intinya kami bersepakat bahwa pengawasan tidak boleh berhenti," ujarnya.
Husni tak menampik proses pengawasan anggaran Pilkada di daerah menuai kesulitan. Pasalnya, tidak sedikit pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota telah berganti orang pasca pemilu nasional kemarin. Sehingga KPU dan Bawaslu memutuskan anggaran pilkada sebagian dikelola Bawaslu tingkat Provinsi. "Nah ini yang utamanya ini dalam pembahasan tadi," tandasnya. (ico)
Menurut Ketua KPU Husni Kamil Manik, rapat diprioritaskan untuk memastikan sejumlah daerah yang sudah mencairkan anggaran Pilkada. Kata Husni, dari 269 daerah, tersisa 14 daerah yang belum mencairkan anggarannya.
"Dari perkembangan yang ada persiapan yang dilakukan di daerah untuk KPU telah sampai pada proses fasilitasi anggaran yang memadai," kata Husni di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (5/6/2015).
Selain membahas soal perkembangan pencairan anggaran, pihaknya juga mendorong kepada lembaga pengawas Pilkada di Daerah agar mulai mengawasi proses pencairan anggaran.
Dia berharap proses pencairan anggaran berjalan efektif dari tingkat provinsi sampai kabupaten/kota. "Pada intinya kami bersepakat bahwa pengawasan tidak boleh berhenti," ujarnya.
Husni tak menampik proses pengawasan anggaran Pilkada di daerah menuai kesulitan. Pasalnya, tidak sedikit pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota telah berganti orang pasca pemilu nasional kemarin. Sehingga KPU dan Bawaslu memutuskan anggaran pilkada sebagian dikelola Bawaslu tingkat Provinsi. "Nah ini yang utamanya ini dalam pembahasan tadi," tandasnya. (ico)
(hyk)
