Golkar-PPP Gagal Ikut Pilkada, Demokrasi Indonesia Mati Muda
A
A
A
JAKARTA - Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terancam tidak dapat mengikuti Pilkada 2015. Hal itu lantaran keduanya itu masih terlibat konflik di internal partai.
Ketua DPP Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical), Tantowi Yahya mengatakan, angka pemilih Partai Golkar dan PPP sangat banyak yakni sekitar 25 juta orang.
Maka itu dia meminta kepada pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengupayakan Golkar dan PPP ikut Pilkada 2015.
"Betul memang KPU asasnya adalah peraturan. Tapi KPU juga harus lihat sisi kebathinan dari kedua partai ini. 25 Juta orang memilih Golkar dan PPP, hal ini tidak bisa dinafikkan oleh pemerintah dan KPU," ujar Tantowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/5/2015).
Menurutnya, jangan sampai ada kelompok tertentu, individu tertentu yang ingin agar partai ini tidak ikut dalam pilkada. Pasalnya kata dia, kalau sampai hal itu terjadi, pihaknya akan mentuntut karena telah membuat demokrasi di Indonesia mati muda.
"Kita tentu tidak mau demokrasi yang kita pelihara ini akan mati muda," jelasnya.
Oleh karena itu Tantowi menilai, dibutuhkan sikap kenegarawanan dari seluruh penyelenggara negara. Bukan hanya dari partai politiknya tapi juga dari pemerintah.
"Baik pemerintah dan KPU, mereka harus menyelamatkan hak politik sekitar 25 juta pemilih. Janganlah mereka dikalahkan haknya untuk kepentingan-kepentingan sesaat," tandasnya.
Ketua DPP Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical), Tantowi Yahya mengatakan, angka pemilih Partai Golkar dan PPP sangat banyak yakni sekitar 25 juta orang.
Maka itu dia meminta kepada pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengupayakan Golkar dan PPP ikut Pilkada 2015.
"Betul memang KPU asasnya adalah peraturan. Tapi KPU juga harus lihat sisi kebathinan dari kedua partai ini. 25 Juta orang memilih Golkar dan PPP, hal ini tidak bisa dinafikkan oleh pemerintah dan KPU," ujar Tantowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/5/2015).
Menurutnya, jangan sampai ada kelompok tertentu, individu tertentu yang ingin agar partai ini tidak ikut dalam pilkada. Pasalnya kata dia, kalau sampai hal itu terjadi, pihaknya akan mentuntut karena telah membuat demokrasi di Indonesia mati muda.
"Kita tentu tidak mau demokrasi yang kita pelihara ini akan mati muda," jelasnya.
Oleh karena itu Tantowi menilai, dibutuhkan sikap kenegarawanan dari seluruh penyelenggara negara. Bukan hanya dari partai politiknya tapi juga dari pemerintah.
"Baik pemerintah dan KPU, mereka harus menyelamatkan hak politik sekitar 25 juta pemilih. Janganlah mereka dikalahkan haknya untuk kepentingan-kepentingan sesaat," tandasnya.
(maf)