Golkar Ical Tak Akan Diam Dijegal Ikut Pilkada Serentak
Golkar Ical Tak Akan Diam Dijegal Ikut Pilkada Serentak
A
A
A
JAKARTA - Bendahara Umum (Bendum) Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical), Bambang Soesatyo menyebut adanya ketakutan dari sejumlah partai politik (parpol) penguasa kalah dalam pilkada serentak akhir tahun ini.
Dugaan ini disampaikannya karena melihat adanya upaya agar konflik internal di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Golkar terus terpelihara.
"Dengan demikan maka PPP dan Golkar tidak siap dan tidak bisa ikut pilkada serentak. Mereka parno (paranoid) atau ketakutan impian dan ambisi mereka untuk menang besar dan menguasai pilkada gagal, jika PPP dan Golkar ikut pilkada serentak akhir tahun ini," ujar Bambang saat dihubungi Sindonews, Kamis (21/5/2015).
Mereka pun tak akan tinggal diam untuk menghindari hal itu. Pertama, pihaknya meminta Menkumham Yasonna H Laoly agar tidak lagi menzalimi dua parpol tersebut.
"Kami tentu tidak akan tinggal diam. Pertama, kami mengingatkan kepada Laoly. Bahwa sikap yang menzalimi Partai Golkar itu akan menjadi luka sejarah yang akan kami catat dengan tinta darah," terangnya.
Pria yang akrab disapa Bamsoet ini juga meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak tinggal diam setelah Yasonna diindikasikan akan mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengenai Partai Golkar.
"Namun faktanya Laoly banding. Artinya selama tidak ada tindakan dari presiden, kita menganggap presiden mengamini langkah Laoly," kata dia.
"Ketiga, kepada KPU. Jangan salahkan kader-kader Golkar di tingkat akar rumput menduduki Kantor KPU di daerah-daerah jika Golkar tidak dapat mengikuti pilkada serentak," sambungnya.
Mereka pun siap mengambil sikap di parlemen apabila pemerintah dinilainya melakukan pembiaran maupun memperuncing pertikaian internal parpol. Dalam kesempatan in, anggota Komisi III ini meminta agar kadernya di daerah untuk terus melakukan perjuangan pasca putusan PTUN.
"Menyusul keputusan pengadilan (PTUN) yang sudah membatalkan SK Menkumham yang mensahkan kepengurusan kubu munas Ancol," pungkasnya.
Dugaan ini disampaikannya karena melihat adanya upaya agar konflik internal di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Golkar terus terpelihara.
"Dengan demikan maka PPP dan Golkar tidak siap dan tidak bisa ikut pilkada serentak. Mereka parno (paranoid) atau ketakutan impian dan ambisi mereka untuk menang besar dan menguasai pilkada gagal, jika PPP dan Golkar ikut pilkada serentak akhir tahun ini," ujar Bambang saat dihubungi Sindonews, Kamis (21/5/2015).
Mereka pun tak akan tinggal diam untuk menghindari hal itu. Pertama, pihaknya meminta Menkumham Yasonna H Laoly agar tidak lagi menzalimi dua parpol tersebut.
"Kami tentu tidak akan tinggal diam. Pertama, kami mengingatkan kepada Laoly. Bahwa sikap yang menzalimi Partai Golkar itu akan menjadi luka sejarah yang akan kami catat dengan tinta darah," terangnya.
Pria yang akrab disapa Bamsoet ini juga meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak tinggal diam setelah Yasonna diindikasikan akan mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengenai Partai Golkar.
"Namun faktanya Laoly banding. Artinya selama tidak ada tindakan dari presiden, kita menganggap presiden mengamini langkah Laoly," kata dia.
"Ketiga, kepada KPU. Jangan salahkan kader-kader Golkar di tingkat akar rumput menduduki Kantor KPU di daerah-daerah jika Golkar tidak dapat mengikuti pilkada serentak," sambungnya.
Mereka pun siap mengambil sikap di parlemen apabila pemerintah dinilainya melakukan pembiaran maupun memperuncing pertikaian internal parpol. Dalam kesempatan in, anggota Komisi III ini meminta agar kadernya di daerah untuk terus melakukan perjuangan pasca putusan PTUN.
"Menyusul keputusan pengadilan (PTUN) yang sudah membatalkan SK Menkumham yang mensahkan kepengurusan kubu munas Ancol," pungkasnya.
(kri)
Explore More