Lima Daerah Terancam Gagal Ikut Pilkada Serentak
Selasa, 19 Mei 2015 - 17:14 WIB
Lima Daerah Terancam Gagal Ikut Pilkada Serentak
A
A
A
JAKARTA - Pilkada serentak 2015 terancam tak bisa dilaksanakan di seluruh wilayah. Sebab dari 296 daerah yang dijadwalkan menggelar pilkada, sebanyak lima daerah terancam gagal.
Hal itu dikatakan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay. Menurutnya, penyebab daerah tersebut bisa gagal gelar pilkada karena belum melaksanakan proses penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara KPU Daerah (KPUD) dengan Pemerintah Daerah (Pemda).
Menurut Hadar, jika lima daerah tersebut belum menandatangani naskah perjanjian terkait anggaran, maka kuat dugaan pilkada di daerah tersebut ditunda hingga 2017.
"Kalau dananya belum cair juga hingga batas yang ditentukan, pilkada di daerah itu bisa ditunda," kata Hadar saat jumpa pers di kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2015).
Komisioner KPU lainnya, Ferry Kurnia Rikzkiyansyah menyebutkan, kelima daerah itu seperti Kabupaten Banggai, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Barru dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan.
"Lima daerah ini yang masih kita tunggu, lainnya sudah," tambahnya.
Sementara Komisioner KPU, Arief Budiman menjelaskan, dari total 269 daerah yang akan menggelar Pilkada serentak, dia memastikan sebanyak 139 daerah telah mendapatkan persetujuan dari kepala daerah untuk pencairan dana pilkada.
"139 daerah itu sudah selesai NPHD, 125 selesai pembahasan (disepakati) tapi belum tanda tangan," ungkapnya.
Sekedar informasi, pelaksanaan pilkada serentak bakal digelar mulai 9 Desember 2015. Sementara buat tahap pencalonan, KPU di daerah mulai membuka pendaftaran calon pada 26-28 Juli 2015 mendatang.
Adapun KPU memberikan batas waktu bagi daerah buat menyerahkan daftar Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebelum 18 Mei 2015.
Hal itu dikatakan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay. Menurutnya, penyebab daerah tersebut bisa gagal gelar pilkada karena belum melaksanakan proses penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara KPU Daerah (KPUD) dengan Pemerintah Daerah (Pemda).
Menurut Hadar, jika lima daerah tersebut belum menandatangani naskah perjanjian terkait anggaran, maka kuat dugaan pilkada di daerah tersebut ditunda hingga 2017.
"Kalau dananya belum cair juga hingga batas yang ditentukan, pilkada di daerah itu bisa ditunda," kata Hadar saat jumpa pers di kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2015).
Komisioner KPU lainnya, Ferry Kurnia Rikzkiyansyah menyebutkan, kelima daerah itu seperti Kabupaten Banggai, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Barru dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan.
"Lima daerah ini yang masih kita tunggu, lainnya sudah," tambahnya.
Sementara Komisioner KPU, Arief Budiman menjelaskan, dari total 269 daerah yang akan menggelar Pilkada serentak, dia memastikan sebanyak 139 daerah telah mendapatkan persetujuan dari kepala daerah untuk pencairan dana pilkada.
"139 daerah itu sudah selesai NPHD, 125 selesai pembahasan (disepakati) tapi belum tanda tangan," ungkapnya.
Sekedar informasi, pelaksanaan pilkada serentak bakal digelar mulai 9 Desember 2015. Sementara buat tahap pencalonan, KPU di daerah mulai membuka pendaftaran calon pada 26-28 Juli 2015 mendatang.
Adapun KPU memberikan batas waktu bagi daerah buat menyerahkan daftar Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebelum 18 Mei 2015.
(maf)
