Cium Upaya Pemakzulan, Kekhawatiran Relawan Jokowi Berlebihan
Senin, 18 Mei 2015 - 06:33 WIB
Cium Upaya Pemakzulan, Kekhawatiran Relawan Jokowi Berlebihan
A
A
A
JAKARTA - Adanya upaya kelompok tertentu untuk menggulingkan pemerintah Joko Widodo (Jokowi) yang dilontarkan oleh relawan Jokowi dinilai sebagai kekhawatiran yang berlebihan.
Pengamat Politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Idil Akbar mengatakan, persoalan pemakzulan di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tentu berbeda dengan sekarang. Termasuk dalam konteks hukumnya. (Baca Berita: Relawan Cium Upaya Penggulingan Jokowi).
"Saat ini menggulingkan pemerintah jauh lebih sulit dari era Gus Dur," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Senin (18/5/2015).
Jika diamati, lanjut Idil, problem kebijakan mana yang tidak ada hubungannya dengan presiden sebagai kepala pemerintahan. Artinya, meski tanpa statemen resmi, ketika suatu kebijakan yang mengatasnamakan pemerintah, maka posisi presiden juga sudah masuk di dalamnya sebagai penanggung jawab.
"Namun, meski demikian juga tak akan mudah jika sampai ke arah pemakzulan. Kecuali jika ada gerakan massif yang luar biasa besar dan luas terjadi di seluruh Indonesia, mungkin saja penggulingan itu bisa terjadi," jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Banteng Muda Indonesia (BMI) Mixil Mina Munir merasakan adanya upaya penggulingan, seperti yang pernah dialami pemerintah Gus Dur. Sejumlah isu mulai digulirkan sejumlah kelompok untuk menggulingkan Jokowi, salah satunya memunculkan isu seolah-olah pemerintah gagal memberikan rasa aman kepada masyarakat.
"Jadi saya kira, alasan yang digunakan kurang tepat dan problem masalahnya untuk timbulnya kekhawatiran digulingkan juga kurang relevan," pungkas Idil.
Pengamat Politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Idil Akbar mengatakan, persoalan pemakzulan di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tentu berbeda dengan sekarang. Termasuk dalam konteks hukumnya. (Baca Berita: Relawan Cium Upaya Penggulingan Jokowi).
"Saat ini menggulingkan pemerintah jauh lebih sulit dari era Gus Dur," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Senin (18/5/2015).
Jika diamati, lanjut Idil, problem kebijakan mana yang tidak ada hubungannya dengan presiden sebagai kepala pemerintahan. Artinya, meski tanpa statemen resmi, ketika suatu kebijakan yang mengatasnamakan pemerintah, maka posisi presiden juga sudah masuk di dalamnya sebagai penanggung jawab.
"Namun, meski demikian juga tak akan mudah jika sampai ke arah pemakzulan. Kecuali jika ada gerakan massif yang luar biasa besar dan luas terjadi di seluruh Indonesia, mungkin saja penggulingan itu bisa terjadi," jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Banteng Muda Indonesia (BMI) Mixil Mina Munir merasakan adanya upaya penggulingan, seperti yang pernah dialami pemerintah Gus Dur. Sejumlah isu mulai digulirkan sejumlah kelompok untuk menggulingkan Jokowi, salah satunya memunculkan isu seolah-olah pemerintah gagal memberikan rasa aman kepada masyarakat.
"Jadi saya kira, alasan yang digunakan kurang tepat dan problem masalahnya untuk timbulnya kekhawatiran digulingkan juga kurang relevan," pungkas Idil.
(kri)
