WNI Masih Disandera, DPR Minta Pemerintah Ambil Langkah Konkret

JAKARTA - DPR mendesak Pemerintah Indonesia segera mengambil langkah tegas untuk membebaskan 14 Warga Negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Semakin lama pembebesan dilakukan, belasan nyawa WNI terancam.

Ketua DPR, Ade Komarudin mengingatkan peristiwa penyanderaan terhadap WNI ke depan jangan sampai terulang. Maka itu, dia menyarankan Pemerintah Indonesia melakukan langkah konkret dengan membuat perjanjian multilateral dengan negara-negara kawasan ASEAN, khususnya Filipina.

"DPR mendesak pemerintah segera mengambil sikap konkret dalam upaya pembebasan sandera," desak Ade di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (29/4/2016).

Politisi Partai Golkar ini menyebutkan, langkah konkret dimaksud dalam bentuk kerja sama pengamanan laut sebagai jalur perdagangan. "Segera membuat perjanjian bilateral dengan Filipina agar dapat dilakukan patroli secara bersama pada jalur utama pelayaran agar keamanan di lajur tersebut terjamin," ucapnya. (Baca: BIN Belum Ketahui 4 WNI yang Disandera Abu Sayyaf)

Kelompok Abu Sayyaf meminta sejumlah uang tebusan untuk pembebasan WNI. Sementara itu, otoritas Filipina hingga sekarang belum mengizinkan pasukan Indonesia memasuki wilayahnya untuk membebaskan para WNI yang disandera.

Kelompok Abu Sayyaf selain menyandera 10 WNI juga menyandera mpat WNI yang melintas di perairan Malaysia dan Filipina. Proses lobi-lobi masih dilakukan dalam upaya mebebaskan para sandera.