DPR Usulkan Internet dan Gawai Gratis untuk Pembelajaran Jarak Jauh
loading...
Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian melihat ketersediaan akses internet dan juga gawai menjadi masalah utama dalam program Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di tengah pandemi COVID-19. FOTO/DOK.DPR RI
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian melihat ketersediaan akses internet dan juga gawai menjadi masalah utama dalam program Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di tengah pandemi COVID-19. Dengan keberagaman geografi dan kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia, tidak semua anak bisa mendapatkan akes internet atau bahkan tidak memiliki gawai.
"Kami berharap ada informasi yang lebih detail terkait kemampuan daerah yang sudah menjalankan pembelajaran daring dengan baik dan mana yang belum. Baik dari sisi sekolah, guru, maupun orang tua siswa. Data ini dapat digunakan Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) untuk meningkatkan efektivitas PJJ ," kata Hetifah kepada wartawan, Selasa (23/6/2020).
Untuk itu, agar PJJ bisa berjalan dengan lancar dan semua anak bisa mendapatkan akses pendidikan yang sama di tengah pandemi COVID-19, Hetifah mengusulkan Mendikbud perlu membuat MoU (Memorandum of Understanding/nota kesepahaman) dengan Menteri Komunikasi dan Informatoka (Menkominfo) dan Menteri Perindustrian (Menperin) untuk memberikan dukungan akses pendidikan, dalam hal ini PJJ. (Baca juga: Siapkan Kurikulum Masa Pandemi, Kemendikbud Buat Modul Belajar Mandiri )
"Ini bukan semata-mata tanggung jawab mas menteri. Kami mengusulkan adanya MoU tiga menteri, antara Mendikbud, Menkominfo, dan Menperin, untuk menyediakan akses internet dan gawai gratis bagi siswa, mahasiswa, dan guru yang membutuhkan di seluruh pelosok Indonesia. Tidak perlu yang mahal-mahal, sederhana saja tapi bisa untuk pembelajaran. Saya kira industri nasional kita mampu membuatnya, jangan sampai nanti tiba-tiba impor," katanya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kesra ini juga berharap Kemendikbud dapat memfasilitasi dan menjadi konduktor untuk sharing session antar-stakeholder pendidikan. Hal ini penting dilakukan sebagai sarana pertukaran informasi agar sistem PJJ ini bisa berjalan dengan optimal, atau bahkan bisa berkembang.
"Hal itu selain bermanfaat sebagai sarana distribusi informasi, inputnya juga bisa menjadi database yang berharga bagi kajian Kemendikbud. Ke depannya saya harap diskusi-diskusi seperti ini digalakkan, agar kita bisa bersama-sama mengembangkan sistem pembelajaran daring dan luring secara optimal," katanya.(Baca juga: Siapkan Rp3,2 Triliun, Sekolah Swasta Bakal Dapat Jatah BOS Kinerja )
"Kami berharap ada informasi yang lebih detail terkait kemampuan daerah yang sudah menjalankan pembelajaran daring dengan baik dan mana yang belum. Baik dari sisi sekolah, guru, maupun orang tua siswa. Data ini dapat digunakan Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) untuk meningkatkan efektivitas PJJ ," kata Hetifah kepada wartawan, Selasa (23/6/2020).
Untuk itu, agar PJJ bisa berjalan dengan lancar dan semua anak bisa mendapatkan akses pendidikan yang sama di tengah pandemi COVID-19, Hetifah mengusulkan Mendikbud perlu membuat MoU (Memorandum of Understanding/nota kesepahaman) dengan Menteri Komunikasi dan Informatoka (Menkominfo) dan Menteri Perindustrian (Menperin) untuk memberikan dukungan akses pendidikan, dalam hal ini PJJ. (Baca juga: Siapkan Kurikulum Masa Pandemi, Kemendikbud Buat Modul Belajar Mandiri )
"Ini bukan semata-mata tanggung jawab mas menteri. Kami mengusulkan adanya MoU tiga menteri, antara Mendikbud, Menkominfo, dan Menperin, untuk menyediakan akses internet dan gawai gratis bagi siswa, mahasiswa, dan guru yang membutuhkan di seluruh pelosok Indonesia. Tidak perlu yang mahal-mahal, sederhana saja tapi bisa untuk pembelajaran. Saya kira industri nasional kita mampu membuatnya, jangan sampai nanti tiba-tiba impor," katanya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kesra ini juga berharap Kemendikbud dapat memfasilitasi dan menjadi konduktor untuk sharing session antar-stakeholder pendidikan. Hal ini penting dilakukan sebagai sarana pertukaran informasi agar sistem PJJ ini bisa berjalan dengan optimal, atau bahkan bisa berkembang.
"Hal itu selain bermanfaat sebagai sarana distribusi informasi, inputnya juga bisa menjadi database yang berharga bagi kajian Kemendikbud. Ke depannya saya harap diskusi-diskusi seperti ini digalakkan, agar kita bisa bersama-sama mengembangkan sistem pembelajaran daring dan luring secara optimal," katanya.(Baca juga: Siapkan Rp3,2 Triliun, Sekolah Swasta Bakal Dapat Jatah BOS Kinerja )
(abd)
Lihat Juga :
