MA Ungkap Alasan Tetap Lanjutkan Persidangan di Tengah Wabah Corona
MA Ungkap Alasan Tetap Lanjutkan Persidangan di Tengah Wabah Corona
A
A
A
JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) mengungkapkan alasannya untuk tetap melanjutkan persidangan meski di tengah mewabahnya virus corona atau COVID-19. Menurut MA, tugas pengadilan sama dengan TNI, Polri dan Rumah Sakit. Dalam persidangan ada hak terdakwa untuk cepat disidangkan.
"MA bisa saja melakukan hal dan kebijakan yang sama. Konsekuensi nya bagaimana dengan sidang perkara pidana. Masa penahanan terbatas. Ketika dinyatakan kerja dirumah, hitungan masa penahanan berjalan terus," ujar Kabiro Hukum Dan Humas MA, Abdullah dalam keterangan tertulisnya, Senin (23/3/2020).
(Baca juga: KPK Ungkap Tingkat Kepatuhan LHKPN Baru Mencapai 71,47%)
Abdullah mengatakan, jika ada dalam masa kerja dirumah masa penahanan habis, akibatnya terdakwa keluar tahanan demi hukum dan Penuntut Umum pasti dirugikan oleh hal tersebut.
"Jika dibantarkan siapa yang menanggung risiko. Status dibantarkan, maka selama masa pembantaran tidak dihitung sebagai masa penahanan," katanya.
"Apakah masa penahanan di lembaga pemasyarakatan boleh tidak dihitung, sedangkan secara nyata terdakwa menjalaninya. Bagaimana menghitung waktu upaya hukum, banding, kasasi dan PK yang waktunya terbatas 14 hari? tentunya masalah baru lagi," tambahnya.
Dirinya juga membedakan, bahwa untuk perkara pidana, pidana militer dan jinayat tidak bisa dikerjakan dirumah dan harus ada persidangan. Sedangkan untuk mengadili perkara Perdata, perdata agama, Tata Usaha Negara boleh kerja di rumah.
"Jika kebijakan ini dilakukan muncul ketidakadilan secara internal. Percayalah pimpinan sudah memikirkan dan terus monitor dan evaluasi," tegasnya.
Abdullah yakin, semua keputusan pimpinan MA telah dilakukan secara bijak baik untuk kepentingan siapapun dalam persidangan.
"Saya yakin hasilnya digunakan membuat kebijakan. Sabar lah dan terus mengikuti protokol yang dibuat oleh pemerintah /daerah. Mungkin kita sudah terlanjur jauh dari Tuhan . Dengan corona kita berusaha mendekat kembali," tuturnya.
Pelaksana tugas Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri menyatakan, berdasarkan agedan persidangan yang diterima Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK maka ada empat agenda persidangan pada Senin (23/3/2020).
Persidangan berlangsung di tiga Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri berbeda untuk perkara empat orang terdakwa.
"Agenda JPU KPK, Senin, 23 Maret, sidang terdakwa Samsul Fitri agenda pemeriksaan saksi di PN Medan, Yul Dirga agenda pemeriksaan saksi di PN Jakarta Pusat, terdakwa Darwin Maspolim pemeriksaan terdakwa di PN Jakarta Pusat, dan M Tamzil agenda pleidoi di PN Semarang," ujar Ali melalui pesan singkat, Senin (23/3/2020).
"MA bisa saja melakukan hal dan kebijakan yang sama. Konsekuensi nya bagaimana dengan sidang perkara pidana. Masa penahanan terbatas. Ketika dinyatakan kerja dirumah, hitungan masa penahanan berjalan terus," ujar Kabiro Hukum Dan Humas MA, Abdullah dalam keterangan tertulisnya, Senin (23/3/2020).
(Baca juga: KPK Ungkap Tingkat Kepatuhan LHKPN Baru Mencapai 71,47%)
Abdullah mengatakan, jika ada dalam masa kerja dirumah masa penahanan habis, akibatnya terdakwa keluar tahanan demi hukum dan Penuntut Umum pasti dirugikan oleh hal tersebut.
"Jika dibantarkan siapa yang menanggung risiko. Status dibantarkan, maka selama masa pembantaran tidak dihitung sebagai masa penahanan," katanya.
"Apakah masa penahanan di lembaga pemasyarakatan boleh tidak dihitung, sedangkan secara nyata terdakwa menjalaninya. Bagaimana menghitung waktu upaya hukum, banding, kasasi dan PK yang waktunya terbatas 14 hari? tentunya masalah baru lagi," tambahnya.
Dirinya juga membedakan, bahwa untuk perkara pidana, pidana militer dan jinayat tidak bisa dikerjakan dirumah dan harus ada persidangan. Sedangkan untuk mengadili perkara Perdata, perdata agama, Tata Usaha Negara boleh kerja di rumah.
"Jika kebijakan ini dilakukan muncul ketidakadilan secara internal. Percayalah pimpinan sudah memikirkan dan terus monitor dan evaluasi," tegasnya.
Abdullah yakin, semua keputusan pimpinan MA telah dilakukan secara bijak baik untuk kepentingan siapapun dalam persidangan.
"Saya yakin hasilnya digunakan membuat kebijakan. Sabar lah dan terus mengikuti protokol yang dibuat oleh pemerintah /daerah. Mungkin kita sudah terlanjur jauh dari Tuhan . Dengan corona kita berusaha mendekat kembali," tuturnya.
Pelaksana tugas Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri menyatakan, berdasarkan agedan persidangan yang diterima Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK maka ada empat agenda persidangan pada Senin (23/3/2020).
Persidangan berlangsung di tiga Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri berbeda untuk perkara empat orang terdakwa.
"Agenda JPU KPK, Senin, 23 Maret, sidang terdakwa Samsul Fitri agenda pemeriksaan saksi di PN Medan, Yul Dirga agenda pemeriksaan saksi di PN Jakarta Pusat, terdakwa Darwin Maspolim pemeriksaan terdakwa di PN Jakarta Pusat, dan M Tamzil agenda pleidoi di PN Semarang," ujar Ali melalui pesan singkat, Senin (23/3/2020).
(maf)
Explore More