Fadli Zon: Bangsa yang Abai terhadap Nasib Guru, Tidak Akan Maju
Senin, 25 November 2019 - 18:21 WIB
Fadli Zon: Bangsa yang Abai terhadap Nasib Guru, Tidak Akan Maju
A
A
A
JAKARTA - Hari ini, 25 November 2019, Indonesia kembali memperingati Hari Guru Nasional. Peringatan ini secara resmi dimulai sejak tahun 1994 melalui Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1994.
Meski sudah 25 tahun memperingati Hari Guru Nasional , kesejahteraan guru masih menjadi isu nasional yang tidak kunjung terselesaikan.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon menilai dalam naskah pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim terkait peringatan Hari Guru tahun ini terlihat kesejahteraan guru juga belum menjadi perhatian utama.
"Dari teks pidato yang beredar di media, saya perhatikan Mendkibud lebih banyak memberikan 'arahan' ketimbang 'penghargaan' kepada para guru. Padahal, semangat utama peringatan Hari Guru bertujuan agar semua pihak, terutama pemerintah, untuk menghormati, mengapresiasi, dan meningkatkan kesejahteraan guru," kata Fadli dalam keterangan tertulisnya, Senin (25/11/2019).
Namun sayangnya, kata Fadli, pesan tersebut tak tercermin dalam pidato Mendikbud tahun ini. "Inu patut menjadi pertanyaan kita bersama, kenapa isu kesejahteraan guru tidak ada dalam public address Mendikbud?" ujarnya. (Baca Juga: Istana: Presiden Ingin Perubahan Drastis dalam Sistem Pendidikan)
Menurut dia, kunci pendidikan terletak pada kualitas tenaga pengajar. Hanya, lanjut dia, hingga saat ini pemerintah belum secara serius mengatasi problem kesejahteraan guru, terutama guru honorer.
Padahal, sambung dia, Indonesia bisa dikatakan mengalami darurat guru. Berdasarkan data Kemendikbud, guru PNS saat ini berjumlah 1,3 juta orang. Sementara kebutuhan guru se-Indonesia mencapai 2,1 juta. Angka ini akan semakin meningkat mengingat pada tahun ini terdapat 52 ribu guru PNS akan pensiun.
Sebagian kekurangan tersebut coba ditutupi dengan guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). sisanya, sebanyak 746.121 guru coba dipenuhi oleh pemerintah melalui guru honorer. (Baca Juga: Negara-negara dengan Gaji Guru Terbesar di Dunia)
"Namun, keberadaan guru berstatus honorer bukannya menyelesaikan masalah tapi justru memunculkan masalah baru, di mana kesejahteraan guru honorer ternyata masih sangat jauh dari layak," tutur Ketua Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) DPR ini.
Pada Juli lalu, misalnya, publik dikejutkan dengan kabar seorang guru di Pandeglang dengan honor Rp350 ribu per bulan yang terpaksa tinggal di toilet sekolah atau guru honorer di Samarinda yang sudah 10 tahun mengajar, namun bertahan dengan gaji Rp800 ribu per bulan.
Kenyataan tersebut dikatakan Fadli bisa jadi hanya fenomena gunung es saja. Realita di lapangan, tentunya lebih banyak lagi.
Dia mengakui pemerintah memiliki rencana untuk mengatasi problem tersebut. Tahun lalu, misalnya, pemerintah menyatakan akan mengangkat minimal 110 ribu guru honorer di seluruh Indonesia setiap tahunnya.
"Namun sayangya, rencana tersebut tidak didukung oleh komitmen kuat. Bulan lalu, Menko Pembangunan dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyatakan tahun ini sebenarnya ada kuota 156 ribu pengangkatan guru PNS. Tapi sayangnya, menurut pemerintah, kuota tersebut tak bisa dipenuhi lantaran banyak guru honorer tidak memenuhi syarat," tutur Fadli.
Jika sikap seperti itu yang selalu dikedepankan, kata dia, pemerintah setengah hati memperhatikan guru honorer.
"Kalau kuota tersedia, dan secara real tenaga guru honorer juga dibutuhkan, kenapa statusnya untuk menjadi PNS dipersulit?" tandasnya.
Menurut dia, jika pemerintah serius dengan nasib guru honorer, semestinya ada prioritas. Jangan sampai upaya para guru honorer mengubah nasib dihambat hanya karena persyaratan administrasi dan test yang kerap bersifat formalitas.
"Sementara negara tetap menggunakan mereka dengan kesejahteraan yang minim. Jika demikian, di mana letak apresiasi pemerintah terhadap nasib guru honorer? Guru honorer seperti dieksploitasi, padahal banyak dari mereka telah mengajar dan mendidik belasan bahkan puluhan tahun," tuturnya.
Fadli menegaskan Hari Guru tahun ini seharusnyaa menjadi momentum bagi pemerintah untuk menyelesaikan problem kesejahteraan guru honorer yang kerap terkatung-katung. Bangsa yang abai terhadap guru, pasti akan sulit maju.
"Karena kualitas generasi penerus salah satunya ditentukan oleh bagaimana negara tersebut mengapresiasi profesi guru. Kualitas generasi harusnya sejalan dengan upaya memprioritaskan sumber daya manusia unggulan. Selamat Hari Guru Nasional," tutur Fadli.
Meski sudah 25 tahun memperingati Hari Guru Nasional , kesejahteraan guru masih menjadi isu nasional yang tidak kunjung terselesaikan.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon menilai dalam naskah pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim terkait peringatan Hari Guru tahun ini terlihat kesejahteraan guru juga belum menjadi perhatian utama.
"Dari teks pidato yang beredar di media, saya perhatikan Mendkibud lebih banyak memberikan 'arahan' ketimbang 'penghargaan' kepada para guru. Padahal, semangat utama peringatan Hari Guru bertujuan agar semua pihak, terutama pemerintah, untuk menghormati, mengapresiasi, dan meningkatkan kesejahteraan guru," kata Fadli dalam keterangan tertulisnya, Senin (25/11/2019).
Namun sayangnya, kata Fadli, pesan tersebut tak tercermin dalam pidato Mendikbud tahun ini. "Inu patut menjadi pertanyaan kita bersama, kenapa isu kesejahteraan guru tidak ada dalam public address Mendikbud?" ujarnya. (Baca Juga: Istana: Presiden Ingin Perubahan Drastis dalam Sistem Pendidikan)
Menurut dia, kunci pendidikan terletak pada kualitas tenaga pengajar. Hanya, lanjut dia, hingga saat ini pemerintah belum secara serius mengatasi problem kesejahteraan guru, terutama guru honorer.
Padahal, sambung dia, Indonesia bisa dikatakan mengalami darurat guru. Berdasarkan data Kemendikbud, guru PNS saat ini berjumlah 1,3 juta orang. Sementara kebutuhan guru se-Indonesia mencapai 2,1 juta. Angka ini akan semakin meningkat mengingat pada tahun ini terdapat 52 ribu guru PNS akan pensiun.
Sebagian kekurangan tersebut coba ditutupi dengan guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). sisanya, sebanyak 746.121 guru coba dipenuhi oleh pemerintah melalui guru honorer. (Baca Juga: Negara-negara dengan Gaji Guru Terbesar di Dunia)
"Namun, keberadaan guru berstatus honorer bukannya menyelesaikan masalah tapi justru memunculkan masalah baru, di mana kesejahteraan guru honorer ternyata masih sangat jauh dari layak," tutur Ketua Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) DPR ini.
Pada Juli lalu, misalnya, publik dikejutkan dengan kabar seorang guru di Pandeglang dengan honor Rp350 ribu per bulan yang terpaksa tinggal di toilet sekolah atau guru honorer di Samarinda yang sudah 10 tahun mengajar, namun bertahan dengan gaji Rp800 ribu per bulan.
Kenyataan tersebut dikatakan Fadli bisa jadi hanya fenomena gunung es saja. Realita di lapangan, tentunya lebih banyak lagi.
Dia mengakui pemerintah memiliki rencana untuk mengatasi problem tersebut. Tahun lalu, misalnya, pemerintah menyatakan akan mengangkat minimal 110 ribu guru honorer di seluruh Indonesia setiap tahunnya.
"Namun sayangya, rencana tersebut tidak didukung oleh komitmen kuat. Bulan lalu, Menko Pembangunan dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyatakan tahun ini sebenarnya ada kuota 156 ribu pengangkatan guru PNS. Tapi sayangnya, menurut pemerintah, kuota tersebut tak bisa dipenuhi lantaran banyak guru honorer tidak memenuhi syarat," tutur Fadli.
Jika sikap seperti itu yang selalu dikedepankan, kata dia, pemerintah setengah hati memperhatikan guru honorer.
"Kalau kuota tersedia, dan secara real tenaga guru honorer juga dibutuhkan, kenapa statusnya untuk menjadi PNS dipersulit?" tandasnya.
Menurut dia, jika pemerintah serius dengan nasib guru honorer, semestinya ada prioritas. Jangan sampai upaya para guru honorer mengubah nasib dihambat hanya karena persyaratan administrasi dan test yang kerap bersifat formalitas.
"Sementara negara tetap menggunakan mereka dengan kesejahteraan yang minim. Jika demikian, di mana letak apresiasi pemerintah terhadap nasib guru honorer? Guru honorer seperti dieksploitasi, padahal banyak dari mereka telah mengajar dan mendidik belasan bahkan puluhan tahun," tuturnya.
Fadli menegaskan Hari Guru tahun ini seharusnyaa menjadi momentum bagi pemerintah untuk menyelesaikan problem kesejahteraan guru honorer yang kerap terkatung-katung. Bangsa yang abai terhadap guru, pasti akan sulit maju.
"Karena kualitas generasi penerus salah satunya ditentukan oleh bagaimana negara tersebut mengapresiasi profesi guru. Kualitas generasi harusnya sejalan dengan upaya memprioritaskan sumber daya manusia unggulan. Selamat Hari Guru Nasional," tutur Fadli.
(dam)
