alexametrics

Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Dilakukan Januari

loading...
Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Dilakukan Januari
Pemerintah memutuskan merekrut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Januari depan. Foto: Ilustrasi/SINDOnews/Dok
A+ A-
JAKARTA - Pemerintah memutuskan merekrut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Januari depan. Pada tahap pertama formasi diprioritaskan untuk tenaga pendidikan, kesehatan, dan penyuluh pertanian. Hanya berapa jumlah PPPK yang dibutuhkan belum dipastikan.

Rekrutmen PPPK merupakan tindak lanjut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK sebagai salah satu aturan pelaksana dari UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sangat krusial. PPPK merupakan ASN yang bekerja dalam kurun waktu yang di tetapkan. Sebagaimana pegawai negeri sipil (PNS), PPPK memiliki tugas dan hak keuangan yang sama dengan ASN yang berstatus sebagai PNS dalam pangkat dan jabatan yang setara, kecuali hak pensiun.

Selain untuk penyelesaian tenaga honorer, aturan ini juga ditujukan sebagai payung hukum untuk merekrut para profesional seperti diaspora dan profesional swasta masuk ke dalam birokrasi dengan batas usia pelamar yang lebih fleksibel dibanding calon pegawai negeri sipil (CPNS). Fleksibilitas batas usia pelamar dan kesetaraan atas kewajiban dan hak ini dirancang untuk memudahkan para talenta terbaik bangsa yang ingin berkontribusi dalam birokrasi, tanpa terkendala batasan usia.



Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan-RB), Setiawan Wangsaatmaja, mengungkapkan, rekrutmen PPPK akan dilakukan dua tahap sesuai urgensi dan kebutuhan. Tahap pertama direncanakan pada Januari 2019.

“Rekrutmen tahap pertama hanya akan difokuskan pada jabatan-jabatan tertentu, yakni tenaga profesional guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian,” ujarnya di Jakarta kemarin.

Setiawan mengakui formasi yang diprioritaskan diarahkan untuk menuntaskan masalah honorer yang tidak dapat mengikuti seleksi CPNS karena persoalan batas usia. Pasalnya, batas usia pelamar paling rendah 20 tahun, dan paling tinggi satu tahun sebelum batas usia pensiun jabatan tersebut.

Selain itu, adanya PPPK juga membuka kesempatan bagi kalangan profesional untuk bergabung dalam pemerintahan. Adapun untuk tahap dua rencananya akan digelar pertengahan tahun depan. (Baca juga: Pemerintah Tegaskan PPPK Bukan Pengganti Honorer)

Setiawan mengaku belum tahu jabatan apa saja yang akan dibuka untuk PPPK pada rekrutmen tahap dua tersebut karena masih dalam proses pembahasan. “Tahap kedua akan di selenggarakan setelah pemilu yang berlangsung pada April 2019. Ini (rekrutmen) profesional lain,” ungkapnya.

Seperti halnya seleksi CPNS, PPPK juga melalui analisis jab at an (anjab) dan analisis beban kerja (ABK). “Anjab dan ABK baik CPNS maupun PPPK masuk da lam eformasi. Untuk mekanisme seleksi nanti akan ditetapkan dalam rapat panitia seleksi nasional (panselnas) PPPK,” papar nya.
halaman ke-1 dari 2
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak