alexametrics

Korupsi SKL BLBI, Auditor BPK Pastikan Kerugian Negara Rp4,58 T

loading...
Korupsi SKL BLBI, Auditor BPK Pastikan Kerugian Negara Rp4,58 T
Auditor BPK I Nyoman Wara menjadi saksi ahli dalam sidang kasus penerbitan SKL BLBI dengan terdakwa mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung, di Jakarta, Senin (06/8/2018). Foto/SINDOphoto
A+ A-
JAKARTA - Ahli sekaligus Auditor Utama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) I Nyoman Wara memastikan ‎audit investigasi BPK menemukan kerugian negara Rp4,58 triliun atas penerbitan dan pemberian surat keterangan lunas (SKL) ke obligor BLBI Sjamsul Nursalim.

Fakta dan temuan tersebut disampaikan I Nyoman Wara saat bersaksi dalam persidangan ‎terdakwa terdakwa Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) periode 2002-2004 Syafruddin Arsjad Temenggung, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (6/8/2018). I Nyoman Wara bersama ‎mantan Ketua BPPN Glen Muhammad Surya Yusuf dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK.

I Nyoman Wara memastikan, Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI)‎ dan obligor penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pernah menandatangani perjanjian Master of of Settlement Agreement And Acquisition Agreement (MSAA) terkait dengan pembayaran kewajibannya. Penandatanganan tersebut dilakukan Sjamsul dengan BPPN. Dalam MSAA tersebut, Wara menegaskan, tercantum angka Rp4,8 triliun yang disebut Sjamsul sebagai aset lancar untuk diserahkan ke BPPN.

Angka Rp4,8 triliun tersebut merupakan kredit pinjaman petani tambak (petambak) PT Dipasena Citra Darmadja (DCD) dan PT Wachyuni Mandira (WM). Angka itu masuk dalam bagian jumlah aktiva/aset Rp18,85 triliun. Wara menuturkan, dari hasil audit investigatif BPK ditemukan bahwa Rp4,8 triliun yang dijaminkan atau diagungkan Sjamsul sebagai aset lancar ke BPPN ternyata dalam kondisi macet.



Saat menyampaikan ke BPPN atas aset Rp4,8 triliun tersebut, Sjamsul tidak menyampaikan kondisi sebenarnya. Sebelum pemberian surat keterangan lunas (SKL), menyerahkan aset ke BPPN. Rupanya nilai asetnya tidak mencapai jumlah kewajiban Sjamsul yang harusnya dibayarkan.

BPPN tetap meneruskannya ke negara melalui Departemen Keuangan (saat itu) dan Depkeu melalui PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA, persero). Selepas penyerahan itu, Syafruddin selaku Kepala BPPN menandatangani dan memberikan SKL ke Sjamsul. Kemudian pada 2007, PT PPA menjual aset tersebut dan hanya laku Rp220 miliar.

"Jadi berdasarkan hasil audit BPK pada 2017, nilai total kerugian keuangan negara Rp4,58 triliun. Perhitungan ini dengan metode net-loss atau nilai kerugian bersih. Hasil ini dengan menghitung kewajiban Sjamsul Nursalim atas missrepresentasi nilai piutang BDNI kepada petambak Rp4,8 triliun dikurangi hasil penjualan piutang Rp220 miliar," tegas Wara di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.

Dia menuturkan, hasil audit investigatif atau Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK atas penerbitan dan pemberian SKL ke Sjamsul dengan nilai kerugian Rp4,58 triliun rampung pada 25 Agustus 2017 dengan Nomor: 12/LHP/XXI/08/2017. Dari hasil audit investigatif BPK tersebut, Wara membeberkan, ada empat penyimpangan sehingga mengakibatkan kerugian negara.

Pertama, Sjamsul melakukan misrepresentasi aset piutang (utang) petambak senilai Rp4,8 triliun yang diserahkan sebagai kewajiban ke BPPN, padahal kondisinya macet. Karena tidak memenuhi kriteria lancar, sehingga Sjamsul melakuka pelanggaran jaminan.

Atas dasar itu berdasarkan MSAA maka Sjamsul bisa dimintai membayar kerugian negaranya. Angka Rp4,8 trilin ini dicantumkan Sjamsul sebagai perhitungan jumlah kewajiban pemegang saham (JKPS).

"Jadi kalau tidak dipenuhi, maka BPPN bisa minta ganti kerugian kepada Sjamsul Nursalim. Mireprentasi tersebut merupakan pelanggaran jaminan Sjamsul sesuai dengan MSAA. Sjamsul Nursalim tidak menyelesaikan kewajibannya, atau cidera janji," tegasnya.

Kedua, Wara menuturkan, terjadi pengalihan penanganan aset kredit di BPPN tanpa melibatkan divisi aset manajemen investasi (AMI). Pada 21 Mei 2002, Syafruddin selaku Ketua BPPN meminta dan memerintahkan aset yang diagunkan Sjamsul dijual melalui aset manajemen kredit (AMK) tanpa mengikutsertakan divisi AMI yang menangani Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS).
halaman ke-1 dari 3
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak