Bertemu Utusan Khusus PBB, RI Dorong Penyelesaian Krisis Myanmar
loading...
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Dr Fadli Zon (Fraksi Gerindra) bertemu dengan UN Special Rapporteur on Human Rights on Myanmar Thomas Andrews di Kompleks Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Foto/bksap
A
A
A
JAKARTA - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Dr Fadli Zon (Fraksi Gerindra) bertemu dengan UN Special Rapporteur on Human Rights on Myanmar Thomas Andrews di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (19/6/2023).
Berbagai perkembangan seputar situasi di Myanmar paska kudeta yang dilakukan oleh Junta Militer pada tahun 2021 lalu dibahas dalam pertemuan tersebut.
Pada kesempatan tersebut Fadli Zon menjelaskan mengenai konsistensi DPR RI selama empat tahun berturut-turut dalam melaksanakan diplomasi parlemen melalui BKSAP, terkait isu krisis kemanusiaan Rohingya, sejak 2017.
Politisi Gerindra tersebut juga menyampaikan strategi diplomasi parlemen DPR RI melalui Organisasi Parlemen Regional ASEAN (AIPA) mengalami perubahan, sejak terjadinya kudeta oleh Junta Militer Myanmar.
"Kami kemudian menyadari, bahwa kalau kita menginginkan isu kemanusiaan Rohingya segera diselesaikan, maka krisis yang lebih luas di Myanmar harus juga segera dicarikan solusinya," ungkap dia.
Perjuangan diplomasi parlemen DPR RI pada akhirnya berhasil menggalang dukungan dari parlemen negara-negara ASEAN.
Dukungan tersebut secara rinci tertuang dalam bentuk dokumen politik berupa resolusi yang disepakati bersama pada Sidang Umum AIPA yang ke-43 di Phnom Penh Kamboja dengan judul Diplomasi Parlemen untuk Implementasi 5 Poin Konsensus.
Lebih jauh, Fadli juga menegaskan pada Sidang Umum AIPA yang akan diselenggarakan tahun ini di Jakarta, BKSAP juga akan mendorong Rancangan Resolusi mengenai Myanmar sebagai respon terhadap perkembangan situasi terkini di Myanmar.
Hal ini menurutnya, sejalan dengan tema Presidensi DPR RI di AIPA tahun ini yang bertema, Responsive Parliament for Stable and Prosperous ASEAN.
Berbagai perkembangan seputar situasi di Myanmar paska kudeta yang dilakukan oleh Junta Militer pada tahun 2021 lalu dibahas dalam pertemuan tersebut.
Pada kesempatan tersebut Fadli Zon menjelaskan mengenai konsistensi DPR RI selama empat tahun berturut-turut dalam melaksanakan diplomasi parlemen melalui BKSAP, terkait isu krisis kemanusiaan Rohingya, sejak 2017.
Politisi Gerindra tersebut juga menyampaikan strategi diplomasi parlemen DPR RI melalui Organisasi Parlemen Regional ASEAN (AIPA) mengalami perubahan, sejak terjadinya kudeta oleh Junta Militer Myanmar.
"Kami kemudian menyadari, bahwa kalau kita menginginkan isu kemanusiaan Rohingya segera diselesaikan, maka krisis yang lebih luas di Myanmar harus juga segera dicarikan solusinya," ungkap dia.
Perjuangan diplomasi parlemen DPR RI pada akhirnya berhasil menggalang dukungan dari parlemen negara-negara ASEAN.
Dukungan tersebut secara rinci tertuang dalam bentuk dokumen politik berupa resolusi yang disepakati bersama pada Sidang Umum AIPA yang ke-43 di Phnom Penh Kamboja dengan judul Diplomasi Parlemen untuk Implementasi 5 Poin Konsensus.
Lebih jauh, Fadli juga menegaskan pada Sidang Umum AIPA yang akan diselenggarakan tahun ini di Jakarta, BKSAP juga akan mendorong Rancangan Resolusi mengenai Myanmar sebagai respon terhadap perkembangan situasi terkini di Myanmar.
Hal ini menurutnya, sejalan dengan tema Presidensi DPR RI di AIPA tahun ini yang bertema, Responsive Parliament for Stable and Prosperous ASEAN.
Lihat Juga :
