Selain Corona, Pemerintah Diminta Waspada Wabah Demam Berdarah
Selain Corona, Pemerintah Diminta Waspada Wabah Demam Berdarah
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah dan masyarakat diminta meningkatkan kewaspadan terhadap penyebaran virus Corona (COVID-19). Langkah tersebut perlu dilakukan menyikapi terus bertambahnya pasien positif Corona.
Kendati demikian, pemerintah juga harus mewaspadai wabah demam berdarah dengue (DBD). "Pemerintah juga harus waspada dengan meningkatnya kasus kematian akibat demam berdarah dengue (DBD). Jangan sampai, sibuk mengurus COVID-19, tapi melupakan bahaya nyata tren meningkatnya kasus DBD," kata Anggota Komisi IX DPR, Nabil Haroen dalam siaran persnya, Rabu (11/3/2020).
Data terakhir tercatat lebih 16 ribu kasus dari Januari hingga Maret 2020 ini dengan jumlah korban meninggal sekitar 100 pasien.
Kasus tertinggi terjadi di Kabupaten Sikka NTT dengan jumlah kasus 1.195 (per 10 Maret 2020), dengan korban meninggal 14 orang. (Baca Juga: DBD Serang Ribuan Warga di Jawa Tengah, 17 Orang Meninggal)
Pria yang viasa disapa Gus Nabil ini mengimbau warga agar tidak panik, namun harus meningkatkan kewaspadaan.
"Persiapan yang baik adalah mengurangi aktivitas pertemuan fisik dengan banyak orang, serta meningkatkan ketahanan fisik agar tidak mudah terjangkit penyakit dan virus. Mari kita belajar dari kasus-kasus yang terjadi di Italia, dan jangan pernah meremehkan Corona virus (COVID-19) sebagai flu biasa. Kita juga harus waspada dengan persebaran DBD," tuturnya. (Baca Juga: : Dua Warga Bogor Meninggal akibat DBD)
Mengenai virus Corona, dia juga menyarankan pemerintah harus belajar dari kasus Italia dan Iran. Meski tingkat persebaran virus Corona (COVID-19) di China memperlihatkan tren stagnan dan cenderung turun, namun virus ini telah menyebar ke pelbagai penjuru dunia.
"Di antara kasus yang ekstrem terjadi di Italia dan Iran. Negara-negara Eropa sudah meningkatkan kewaspadaan dengan memberi informasi rutin dan realtime kepada warganya agar bersiap dan meningkatkan kewaspadaan diri," tuturnya.
Pemerintah Indonesia, kata Gus Nabil, harus bersiap untuk kebijakan proteksi dengan skema-skema khusus.
Dia mengapresiasi Kementerian Kesehatan dan institusi di bawahnya, serta Kantor Staf Presiden yang mengomando informasi atas perkembangan kasus COVID-19.
Meski demikian, Pemerintah juga harus mengawasi stok bahan pangan, sekaligus stok alat kesehatan. Jangan sampai ada yang mengambil untung dalam situasi krisis dengan menimbun, serta mengakibatkan kepanikan.
Kendati demikian, pemerintah juga harus mewaspadai wabah demam berdarah dengue (DBD). "Pemerintah juga harus waspada dengan meningkatnya kasus kematian akibat demam berdarah dengue (DBD). Jangan sampai, sibuk mengurus COVID-19, tapi melupakan bahaya nyata tren meningkatnya kasus DBD," kata Anggota Komisi IX DPR, Nabil Haroen dalam siaran persnya, Rabu (11/3/2020).
Data terakhir tercatat lebih 16 ribu kasus dari Januari hingga Maret 2020 ini dengan jumlah korban meninggal sekitar 100 pasien.
Kasus tertinggi terjadi di Kabupaten Sikka NTT dengan jumlah kasus 1.195 (per 10 Maret 2020), dengan korban meninggal 14 orang. (Baca Juga: DBD Serang Ribuan Warga di Jawa Tengah, 17 Orang Meninggal)
Pria yang viasa disapa Gus Nabil ini mengimbau warga agar tidak panik, namun harus meningkatkan kewaspadaan.
"Persiapan yang baik adalah mengurangi aktivitas pertemuan fisik dengan banyak orang, serta meningkatkan ketahanan fisik agar tidak mudah terjangkit penyakit dan virus. Mari kita belajar dari kasus-kasus yang terjadi di Italia, dan jangan pernah meremehkan Corona virus (COVID-19) sebagai flu biasa. Kita juga harus waspada dengan persebaran DBD," tuturnya. (Baca Juga: : Dua Warga Bogor Meninggal akibat DBD)
Mengenai virus Corona, dia juga menyarankan pemerintah harus belajar dari kasus Italia dan Iran. Meski tingkat persebaran virus Corona (COVID-19) di China memperlihatkan tren stagnan dan cenderung turun, namun virus ini telah menyebar ke pelbagai penjuru dunia.
"Di antara kasus yang ekstrem terjadi di Italia dan Iran. Negara-negara Eropa sudah meningkatkan kewaspadaan dengan memberi informasi rutin dan realtime kepada warganya agar bersiap dan meningkatkan kewaspadaan diri," tuturnya.
Pemerintah Indonesia, kata Gus Nabil, harus bersiap untuk kebijakan proteksi dengan skema-skema khusus.
Dia mengapresiasi Kementerian Kesehatan dan institusi di bawahnya, serta Kantor Staf Presiden yang mengomando informasi atas perkembangan kasus COVID-19.
Meski demikian, Pemerintah juga harus mengawasi stok bahan pangan, sekaligus stok alat kesehatan. Jangan sampai ada yang mengambil untung dalam situasi krisis dengan menimbun, serta mengakibatkan kepanikan.
(dam)
Explore More