Pramono-Rano Temui Jaksa Agung, Minta Program Pemprov Jakarta Dikawal
loading...
Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin, Jumat (7/3/2025). Foto: Riyan Rizki Roshali
A
A
A
JAKARTA - Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin, Jumat (7/3/2025). Dalam kunjungannya, Pramono meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) mengawal program Pemprov Jakarta.
“Pramono-Rano meminta Kejaksaan untuk pendampingan-pendampingan agar dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan khususnya Jakarta tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan,” ujar Jaksa Agung dalam jumpa pers di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (7/3/2025).
Baca juga: Banjir Jakarta Makin Parah! Pramono Anung Percepat Normalisasi Kali Ciliwung
Pramono sengaja meminta Kejagung mendampingi program Jakarta. Hal tersebut penting dilakukan karena APBD Jakarta menjadi salah satu yang terbesar.
“Karena Jakarta bagaimana pun sekarang ini menjadi pusat perekonomian global dan menjadi episentrum ekonomi Indonesia,” katanya.
Dia memerlukan pendampingan Kejagung agar tidak ada pihak yang memanfaatkan hal tersebut. Di sisi lain, Pramono menuturkan sudah melakukan audit terkait anggaran Pemprov Jakarta.
“Tentunya kami memerlukan pendampingan supaya dalam mengambil keputusan di kemudian hari tidak ada ruang, lubang, bagi siapa pun yang ingin memanfaatkan itu,” ujar Pramono.
“Bahkan di awal sebagai laporan juga kepada Bapak Jaksa Agung, kami telah dan akan mengadakan audit supaya nanti pemerintahannya betul-betul berjalan dengan baik,” tambah mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) itu.
“Pramono-Rano meminta Kejaksaan untuk pendampingan-pendampingan agar dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan khususnya Jakarta tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan,” ujar Jaksa Agung dalam jumpa pers di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (7/3/2025).
Baca juga: Banjir Jakarta Makin Parah! Pramono Anung Percepat Normalisasi Kali Ciliwung
Pramono sengaja meminta Kejagung mendampingi program Jakarta. Hal tersebut penting dilakukan karena APBD Jakarta menjadi salah satu yang terbesar.
“Karena Jakarta bagaimana pun sekarang ini menjadi pusat perekonomian global dan menjadi episentrum ekonomi Indonesia,” katanya.
Dia memerlukan pendampingan Kejagung agar tidak ada pihak yang memanfaatkan hal tersebut. Di sisi lain, Pramono menuturkan sudah melakukan audit terkait anggaran Pemprov Jakarta.
“Tentunya kami memerlukan pendampingan supaya dalam mengambil keputusan di kemudian hari tidak ada ruang, lubang, bagi siapa pun yang ingin memanfaatkan itu,” ujar Pramono.
“Bahkan di awal sebagai laporan juga kepada Bapak Jaksa Agung, kami telah dan akan mengadakan audit supaya nanti pemerintahannya betul-betul berjalan dengan baik,” tambah mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) itu.
(jon)
Lihat Juga :
