Pengamat Nilai Megawati Ingin PDIP Jadi Partai Berbasis Kader

JAKARTA - Dalam pengarahannya di depan para calon kepala daerah peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menunjukkan kekesalannya terkait pemaksaan anak atau kerabatnya dimajukan dalam pilkada atau pemilu.

"Berhentilah, kalau kalian punya anak, anaknya itu enggak bisa, jangan dipaksa-paksa. Jengkel loh, saya. Lah iya toh, ngapain sih kayak enggak ada orang. Kader itu ya anak kalian juga loh. Gimana, yo," kata Megawati di Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Pernyataan keras Megawati tersebut, kata pengamat sosial politik Rudi S Kamri, adalah yang pertama kali dilontarkan secara terbuka, sehingga menjadi tamparan keras bagi petinggi dan tokoh senior PDIP yang selama ini melakukan praktik nepotisme dalam pilkada atau pemilu.

"Namun bisa dimaknai bahwa ada keinginan kuat dari Megawati agar PDIP menjadi partai modern yang berbasis kader, bukan berdasarkan nepotisme. Untuk jangka panjang keinginan Megawati tersebut akan membuat PDIP menjadi partai yang sehat," ujar Rudi S Kamri di Jakarta, Minggu (22/2/2020).

Keinginan Megawati saat ini diakui Rudi bertabrakan dengan upaya dari beberapa tokoh senior PDIP yang berkepentingan memajukan kerabat terdekatnya untuk menfaatkan kendaraan partai demi mendapatkan kekuasaan.

"Sebagai contoh dalam Pilkada 2020 yang akan segera berlangsung, ada beberapa tokoh senior PDIP yang memaksakan anaknya maju. Di Kota Blitar, Jawa Timur, misalnya, anak dari mantan Walikota Blitar yang tengah terjerat kasus korupsi dipaksakan maju dalam Pilkada 2020," jelasnya.

Pun, lanjut Rudi, di Kabupaten Kediri, Jatim pula, tokoh senior PDIP Pramono Anung, yang saat ini menjabat Sekretaris Kabinet, juga memaksakan anak sulungnya, Hanindhito Himawan Pramana atau akrab dipanggil Dhito, maju sebagai calon Bupati Kediri pada Pilkada 2020.

"Padahal Ditho belum genap berumur 28 tahun dan sama sekali tidak punya rekam jejak yang bisa dibanggakan," cetus pria berkumis ini.

"Padahal lazimnya partai modern, survei senantiasa digunakan untuk mengetes elektabilitas atau tingkat keterpilihan kandidat," sambung Rudi.

Menurut Rudi, di Kediri sampai detik ini belum pernah dilakukan survei terhadap Dhito untuk mendeteksi dukungan rakyat terhadap calon pemimpin di daerah itu. "Namun ada nuansa paksaan dari Pramono Anung untuk memajukan anaknya sebagai calon bupati," sesalnya.

Menjadi pertanyaan Rudi, apakah Pramono Anung dan tokoh senior PDIP lainnya tetap pada pendiriannya untuk memajukan anaknya pada Pilkada 2020?

"Kalau benar terjadi, bukankah ini merupakan pembangkangan atau insubordinasi terhadap perintah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri? Ini ujian serius bagi kredibilitas PDIP untuk membersihkan nama besarnya agar terbebas dari citra partai yang nepotis. Di samping itu, juga ujian bagi marwah dan kehormatan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, apakah masih punya pengaruh kuat atau sudah mulai digergaji oleh pengurus di bawahnya," papar dia.

Kalau praktik nepotisme di PDIP ini dibiarkan berkembang liar, masih kata Rudi, sudah pasti akan menimbulkan resistensi dari masyarakat, dan hal ini sangat merugikan citra partai pemenang Pemilu 2019 ini.

"Para petinggi partai seharusnya berpikir jangka panjang untuk kebaikan partainya, bukan memaksakan kehendak yang kontraproduktif terhadap langkah partai di masa yang akan datang. Kalau instruksi Ketua Umum PDIP tak ditaati, bagaimana mungkin PDIP bisa menjaga soliditasnya? Dalam kaitan ini publik berharap Megawati konsisten dengan ucapannya," tandas Rudi.