Komisioner KPU Terjaring OTT, KPK Didesak Ungkap Keterlibatan Pihak Lain
Komisioner KPU Terjaring OTT, KPK Didesak Ungkap Keterlibatan Pihak Lain
A
A
A
JAKARTA - Pakar Hukum Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad meminta KPK untuk terus mengungkap dan menelusuri keterlibatan pihak lain dalam kasus suap yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Menurut dia, KPK harus berani mengungkapkan siapa pihak-pihak lain yang terlibat. Tidak hanya itu, beberapa tempat yang gagal di geledah misal Kantor DPP PDIP pada Kamis (9/1) kemarin, harus segea digeladah agar KPK tidak dianggap blunder.
"Jadi kalau hanya berhenti di sini saja, maka orang menjadi tidak percaya dengan KPK. Itu artinya blunder. Kecuali habis ini, kemudian KPK secara sungguh-sungguh memanggil orang-orang, nama-nama yang diduga terlibat dalam perkara tersebut," ujar Suparji dalam diskusi Polemik MNC Trijaya Network, bertajuk KPK UU Baru, Komisioner Baru, Gebrakan Baru, di Ibis Tamarin, Jakarta, Sabtu (11/1/2020).
Tak hanya itu, nama-nama yang sempat disangkutpautkan dalam kasus ini seperti Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto segera dipanggil KPK agar tidak terjadi fitnah.
"Misalnya yang paling banyak disebut adalah Sekjen DPP PDIP. Supaya tidak terjadi fitnah, supaya tidak berbagai macam spekulasi, lebih baik dipanggil untuk melakukan klarifikasi. Kalau memang tidak clear. Tapi kalau ada unsurnya, harus ada pertanggung jawaban," jelasnya.
Dalam proses hukum ada unsur kepastian hukum. Maka demi kepastian hukum dan mencegah terjadinya fitnah perlu ada kejelasan terhadap nama-nama yang disebut dalam perkara tersebut.Suparji berharap KPK dapat bergerak cepat untuk menyelesaikan kasus suap yang melibatkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan itu. Karena jika dibiarkan lama, maka sama saja seperti kasus besar lainnya yang dianggap terbengkalai.
"Bagaimana kita ingat kasus century, e KTP, BLBI, Pelindo ramai diawal, senyap di belakang, gaduh di depan tapi kemudian pada akhirnya enggak ada kejelasan. Karena pihak-pihak yang dikaitkan di situ sama sekali tidak terungkap secara nyata. Ada unsur-unsurnya, enggak ada pertanggung jawaban. Jadi poin saya adalah pertaruhan besar bagi KPK karena sudah melangkah kalau sampai tidak berhasil mengungkap yang sebenarnya maka akan muncul ketidakpercayaan," tuturnya.
Menurut dia, KPK harus berani mengungkapkan siapa pihak-pihak lain yang terlibat. Tidak hanya itu, beberapa tempat yang gagal di geledah misal Kantor DPP PDIP pada Kamis (9/1) kemarin, harus segea digeladah agar KPK tidak dianggap blunder.
"Jadi kalau hanya berhenti di sini saja, maka orang menjadi tidak percaya dengan KPK. Itu artinya blunder. Kecuali habis ini, kemudian KPK secara sungguh-sungguh memanggil orang-orang, nama-nama yang diduga terlibat dalam perkara tersebut," ujar Suparji dalam diskusi Polemik MNC Trijaya Network, bertajuk KPK UU Baru, Komisioner Baru, Gebrakan Baru, di Ibis Tamarin, Jakarta, Sabtu (11/1/2020).
Tak hanya itu, nama-nama yang sempat disangkutpautkan dalam kasus ini seperti Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto segera dipanggil KPK agar tidak terjadi fitnah.
"Misalnya yang paling banyak disebut adalah Sekjen DPP PDIP. Supaya tidak terjadi fitnah, supaya tidak berbagai macam spekulasi, lebih baik dipanggil untuk melakukan klarifikasi. Kalau memang tidak clear. Tapi kalau ada unsurnya, harus ada pertanggung jawaban," jelasnya.
Dalam proses hukum ada unsur kepastian hukum. Maka demi kepastian hukum dan mencegah terjadinya fitnah perlu ada kejelasan terhadap nama-nama yang disebut dalam perkara tersebut.Suparji berharap KPK dapat bergerak cepat untuk menyelesaikan kasus suap yang melibatkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan itu. Karena jika dibiarkan lama, maka sama saja seperti kasus besar lainnya yang dianggap terbengkalai.
"Bagaimana kita ingat kasus century, e KTP, BLBI, Pelindo ramai diawal, senyap di belakang, gaduh di depan tapi kemudian pada akhirnya enggak ada kejelasan. Karena pihak-pihak yang dikaitkan di situ sama sekali tidak terungkap secara nyata. Ada unsur-unsurnya, enggak ada pertanggung jawaban. Jadi poin saya adalah pertaruhan besar bagi KPK karena sudah melangkah kalau sampai tidak berhasil mengungkap yang sebenarnya maka akan muncul ketidakpercayaan," tuturnya.
(cip)
Explore More