alexametrics

Hanya Ada 65 Perguruan Tinggi yang Terakreditasi A

loading...
Hanya Ada 65 Perguruan Tinggi yang Terakreditasi A
Hanya Ada 65 Perguruan Tinggi yang Terakreditasi A. (Ilustrasi).
A+ A-
JAKARTA - Dari 4.500 lebih perguruan tinggi yang ada di Tanah Air, baru 65 saja yang sudah menyandang status terakreditasi A.

Masih banyaknya kampus yang belum terakreditasi A karena belum siap dari struktur organisasi, infrastruktur, dan kualitas dosen. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek- Dikti) Mohammad Nasir mengatakan, pemerintah akan melakukan pendampingan terhadap kampus-kampus tersebut.

“Ini harus diperbaiki terus. Maka perguruan tinggi yang kecil-kecil ini, harapan saya dimerger supaya lebih kuat,” tandas Nasir saat memberikan kuliah umum “Kebijakan Nasional Pendidikan Tinggi Indonesia Menghadapi Revolusi Industri 4.0” di Kampus UHAMKA, Jakarta, kemarin.

Mantan rektor Universitas Diponegoro ini mengatakan, sebetulnya jumlah kampus yang berakreditasi A ini sudah ada peningkatan semenjak awal dirinya menjabat. Saat itu, ungkapnya, baru ada 19 perguruan tinggi yang berakreditasi A.



Kemudian, dia pun mendorong ada perubahan cara pandang agar jumlah ini bertambah terus, yakni dengan bukan memberikan hukuman, melainkan memberikan pembinaan bagi kampus yang akreditasinya masih rendah.

Menristek-Dikti menyampaikan, dari 65 perguruan tinggi itu sudah banyak kampus swasta yang masuk. Dia mencontohkan UHAMKA yang bukan hanya UHAMKA Jakarta, melainkan juga UHAMKA di beberapa cabang kota juga berakreditasi A.

“Dulu saat 19 per guruan tinggi hanya ada satu PTS (yang terakreditasi A). Sekarang sudah banyak. Ini menandakan pembelajaran yang sangat baik sekali,” ungkap Nasir.

Guru Besar Akuntansi Undip ini menerangkan, Kemenristek-Dikti menargetkan ada 75-80 perguruan tinggi yang akan menyandang akreditasi A tahun ini. Kemenristek-Dikti," ujarnya, tidak akan menginter vensi proses pengakreditasian yang dilakukan Badan Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT).

Yang dilakukan Kemenristek-Dikti adalah melakukan pendampingan oleh tim dari Ditjen Kelembagaan Kemenristek-Dikti.

Nasir mengingatkan bahwa riset, teknologi, dan pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam membangun daya saing serta meningkatkan kesejahteraan sosial dan keadilan.

Terlebih, memasuki era revolusi industri keempat, bangsa Indonesia harus mampu mengeksplorasi diri agar dapat berdaya saing. Pasalnya, dampak dari globalisasi dapat melemahkan kedaulatan nasional.

“Pendidikan tinggi dan pelatihan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta inovasi dan ratifikasi bisnis dianggap mampu mengurangi kesenjangan sosial,” ujarnya.
halaman ke-1 dari 2
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak