Ojol Bakal Dilarang Operasi di IKN Nusantara, Ini Gantinya

JAKARTA - Chief Urban Mobility Otorita IKN (OIKN) Resdiansyah mengatakan Badan Otorita bakal mengatur ketat pengunaan kendaraan pribadi terutama di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Hal itu untuk mendorong masyarakat IKN untuk menggunakan transportasi umum dan juga menekan pengeluaran emisi karbon.

Kendaraan roda dua juga bakal dilarang beroperasi di IKN Nusantara, tak terkecuali ojek online atau ojol yang hilir mudik mengantarkan paket seperti yang terjadi di Jakarta dan banyak kota di Indonesia saat ini.

"Jadi kalau mau go food, apa silahkan antarnya pakai micro mobility. Tidak pakai motor, karena tidak ada operasional kendaraan roda dua nantinya," ujar Rediansyah saat ditemui di Jakarta, Selasa (5/12/2023).



Lebih lanjut, Rediansyah menjelaskan untuk mobilitas di KIPP sendiri nantinya bakal mengandalkan jaringan transportasi umum yang saat ini tengah dibangun oleh pemerintah. Sedangkan untuk perjalanan jangka pendek bisa menggunakan micro mobility yang nantinya akan disediakan Badan Otorita, dan dapat digunakan untuk mobilitas antar jemput paket.

Berdasarkan rencana pengembangan IKN ke depan, untuk mobilitas di dalam kawasan KIPP sendiri targetnya 80% menggunakan transportasi publik, dan hanya 20% kendaraan pribadi yang boleh berlalu-lalang di IKN.

"Kecuali kendaraan dinas seperti presiden, masa kita suruh jalan kaki. Ada spesifikasi khusus yang membolehkan kendaraan pribadi itu, seperti kendaraan dinas, kendaraan kenegaraan, itu nanti ada peraturannya sendiri," kata Rediansyah.



Dia berharap, pada 2045 IKN Nusantara diharapkan sudah mampu menjadi percontohan di Indonesia sebagai kota net zero karbon. Adapun harapannya sudah bersih dari emisi yang dihasilkan kendaraan konvensional karena penggunaan kendaraan listrik.

"Fully EV (electric vehicle) di 2045. Masa transisi kita coba dulu di KIPP, yang very zero net carbon, tidak ada kendaraan bensin. Nanti pelan-pelan meluas," pungkasnya.