Jokowi Minta Kebijakan Sekolah Delapan Jam Sehari Dikaji Ulang

JAKARTA - Kebijakan belajar delapan jam perhari selama lima hari yang rencananya diterapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada tahun ajaran baru 2017 menuai banyak protes di kalangan masyarakat.

Menanggapi hal ini, pihak Istana meminta agar semua pihak membaca peraturan menteri (Permen) yang dikeluarkan mendikbud. "Memang tentunya pemerintah juga menangkap apa yang menjadi keresahan yang terjadi (di masyarakat)," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/6/2017).

Pramono berharap, semua pihak untuk membaca dan mempelajari apa yang menjadi kebijakan pemerintah sebelum mengeluarkan statmen atau berkomentar.

"Karena memang kemarin kita sudah diskusi dengan mendikbud, dengan mensesneg, karena diminta oleh presiden untuk mengkaji hal (kebijakan) tersebut. Tetapi untuk detailnya tanyakan ke mendikbud," tandasnya.

Seperti diketahui, Mendikbud Muhadjir Effendy mengeluarkan kebijakan sekolah delapan jam perhari dalam lima hari yakni Senin-Jumat. Kebijakan itu dinilai selaras dengan jam kerja pegawai negeri sipil guru yang diatur dalam aparatur sipil negara. Nantinya siswa hanya sekolah sampai hari Jumat. Sementara Sabtu yang biasanya digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler ditiadakan.

Namun, oleh sebagian kalangan dan pengamat pendidikan, kebijakan ini dianggap tidak tepat. Terbaru kalangan pendidikan di level pendidikan agama menentang keras kebijakan itu karena dianggap mengancam eksistensi Madrasah yang banyak tersebar di Pondok Pesantren dan tempat lainnya.