Mahasiswa Resah, Pemerintah Diminta Serius Dukung PJJ di PT
loading...
Seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi negeri mengikuti perkuliahan jarak jauh di sebuah cafe di bilangan Jakarta. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud ) diminta lebih serius mendukung kesuksesan pelaksanaan pendidikan jarak jauh (PJJ) di perguruan tinggi. Selama ini, pemerintah dinilai belum mengatasi masalah yang muncul terkait PJJ.
"Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan ini bervariasi, ada dari kelas menengah, atas, dan bawah. Keresahan para mahasiswa dalam melakukan PJJ adalah ketersediaan kuota," kata Wakil Rektor III Uhamka Lelly Qodariyah, Minggu (2/8/2020). (Baca juga: Belum Berhasil, DPR Minta Mendikbud Tinjau Ulang PJJ )
Semua perguruan tinggi baik negeri maupun swasta menghadapi masalah yang sama. Soal penyelengaraan PJJ secara umum, Lelly berpendapat, pemerintah perlu memberi dukungan dan bantuan kepada institusi pendidikan, baik sekolah maupun perguruan tinggi, agar guru dan dosen dapat menyediakan materi pembelajaran yang baik selama PJJ.
Sebelumnya, anggota Komisi X DPR Himmatul Aliyah menilai pelaksanaan PJJ masih belum berhasil. Ia menyarankan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meninjau ulang PJJ agar pelaksanaannya lebih baik.
Sebagai anggota Panja PJJ, Himmatul mengungkapkan fenomena di lapangan terkait pelaksanaan PJJ. Ia mencontohkan seorang buruh cuci harus memenuhi kebutuhan tiga anaknya untuk mengikuti PJJ dengan menyediakan gawai karena jam belajarnya bersamaan. (Baca juga: 4.066 Siswa Terkendala Daring, Disdik Salatiga Kaji Bantuan Kuota Internet )
Selain itu mahasiswa juga banyak mengeluh karena harus menyediakan banyak kuota untuk mengikuti perkuliahan yang padat. Belum lagi tugas-tugas kuliah yang mengharuskan adanya dukungan internet.
"Kemendikbud telah melakukan survei untuk mengevaluasi PJJ, tetapi responden yang dilibatkan hanya mereka yang punya handphone dan telepon rumah. Responden tidak representatif memotret kondisi PJJ di Indonesia karena survei yang diadakan tidak menjangkau masyarakat di daerah yang tidak memiliki alat komunikasi," kata Himmatul, Sabtu (1/8).
"Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan ini bervariasi, ada dari kelas menengah, atas, dan bawah. Keresahan para mahasiswa dalam melakukan PJJ adalah ketersediaan kuota," kata Wakil Rektor III Uhamka Lelly Qodariyah, Minggu (2/8/2020). (Baca juga: Belum Berhasil, DPR Minta Mendikbud Tinjau Ulang PJJ )
Semua perguruan tinggi baik negeri maupun swasta menghadapi masalah yang sama. Soal penyelengaraan PJJ secara umum, Lelly berpendapat, pemerintah perlu memberi dukungan dan bantuan kepada institusi pendidikan, baik sekolah maupun perguruan tinggi, agar guru dan dosen dapat menyediakan materi pembelajaran yang baik selama PJJ.
Sebelumnya, anggota Komisi X DPR Himmatul Aliyah menilai pelaksanaan PJJ masih belum berhasil. Ia menyarankan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meninjau ulang PJJ agar pelaksanaannya lebih baik.
Sebagai anggota Panja PJJ, Himmatul mengungkapkan fenomena di lapangan terkait pelaksanaan PJJ. Ia mencontohkan seorang buruh cuci harus memenuhi kebutuhan tiga anaknya untuk mengikuti PJJ dengan menyediakan gawai karena jam belajarnya bersamaan. (Baca juga: 4.066 Siswa Terkendala Daring, Disdik Salatiga Kaji Bantuan Kuota Internet )
Selain itu mahasiswa juga banyak mengeluh karena harus menyediakan banyak kuota untuk mengikuti perkuliahan yang padat. Belum lagi tugas-tugas kuliah yang mengharuskan adanya dukungan internet.
"Kemendikbud telah melakukan survei untuk mengevaluasi PJJ, tetapi responden yang dilibatkan hanya mereka yang punya handphone dan telepon rumah. Responden tidak representatif memotret kondisi PJJ di Indonesia karena survei yang diadakan tidak menjangkau masyarakat di daerah yang tidak memiliki alat komunikasi," kata Himmatul, Sabtu (1/8).
(mpw)
Lihat Juga :
