KPAI Kritisi Rencana Pemerintah Buka Sekolah di Luar Zona Hijau
loading...
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti mengkritik rencana pemerintah membuka sekolah di luar zona hijau. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengkritik rencana pemerintah membuka sekolah di luar zona hijau. Infrastruktur sekolah-sekolah belum siap menghadapi kenormalan baru .
Komisioner KPAI, Retno Listyarti mengungkapkan pihaknya telah melihat 15 sekolah mulai dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA) di Jakarta, Bogor, Bekasi, Kota Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bandung pada Juni lalu. Hasilnya, hanya satu sekolah yang siap secara infrastruktur untuk melaksanakan kenormalan baru. (Baca juga: 9 Pemimpin Militer Paling 'Berdarah' Sepanjang Sejarah)
KPAI pun melakukan survei kepada para guru di berbagai daerah. Sampai Selasa ini (28/7/2020), survei itu telah diikuti 6.664 guru. Pertanyaan survei ini, antara lain, apakah sanitasi sekolah sesuai standar, berapa wastafel yang dimiliki, sekolah menyediakan sabun cuci tangan dan air, dan protokol kesehatan COVID-19.
“Hasil sementara, hanya sekitar 20 persen sekolah yang siap menghadapi kenormalan baru dari infrastruktur,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews , Selasa (28/7/2020).
Kementerian Pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud), menurut Retno, seharusnya menjadi motor penggerak dalam mempersiapkan kenormalan baru ini. Kementerian pimpinan Nadiem Makarim itu seharusnya mempersiapkan protokol kesehatan.
Protokol itu kemudian disosialisasikan ke seluruh dinas pendidikan. KPAI menilai belum ada upaya seperti itu dari Kemendikbud. Langkah ini sepertinya tanpa data yang jelas mengenai level zona sekolah di setiap daerah.
“Tidak bisa menggunakan ‘Merdeka Belajar’ dalam situasi seperti ini dengan seolah-olah memerdekakan semua daerah dan sekolah untuk tatap muka. Kebijakan seharusnya berbasis data, bukan coba-coba,” tandas Retno. (Baca juga: Barisan Aplikasi Android Berbahaya Terbaru yang Perlu Anda Hapus)
KPAI meminta pemerintah mempertimbangkan lagi rencana pembukaan sekolah di tengah pandemi yang belum usai. “Ini soal keselamatan dan kesehatan anak-anak Indonesia,” pungkasnya.
Komisioner KPAI, Retno Listyarti mengungkapkan pihaknya telah melihat 15 sekolah mulai dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA) di Jakarta, Bogor, Bekasi, Kota Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bandung pada Juni lalu. Hasilnya, hanya satu sekolah yang siap secara infrastruktur untuk melaksanakan kenormalan baru. (Baca juga: 9 Pemimpin Militer Paling 'Berdarah' Sepanjang Sejarah)
KPAI pun melakukan survei kepada para guru di berbagai daerah. Sampai Selasa ini (28/7/2020), survei itu telah diikuti 6.664 guru. Pertanyaan survei ini, antara lain, apakah sanitasi sekolah sesuai standar, berapa wastafel yang dimiliki, sekolah menyediakan sabun cuci tangan dan air, dan protokol kesehatan COVID-19.
“Hasil sementara, hanya sekitar 20 persen sekolah yang siap menghadapi kenormalan baru dari infrastruktur,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews , Selasa (28/7/2020).
Kementerian Pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud), menurut Retno, seharusnya menjadi motor penggerak dalam mempersiapkan kenormalan baru ini. Kementerian pimpinan Nadiem Makarim itu seharusnya mempersiapkan protokol kesehatan.
Protokol itu kemudian disosialisasikan ke seluruh dinas pendidikan. KPAI menilai belum ada upaya seperti itu dari Kemendikbud. Langkah ini sepertinya tanpa data yang jelas mengenai level zona sekolah di setiap daerah.
“Tidak bisa menggunakan ‘Merdeka Belajar’ dalam situasi seperti ini dengan seolah-olah memerdekakan semua daerah dan sekolah untuk tatap muka. Kebijakan seharusnya berbasis data, bukan coba-coba,” tandas Retno. (Baca juga: Barisan Aplikasi Android Berbahaya Terbaru yang Perlu Anda Hapus)
KPAI meminta pemerintah mempertimbangkan lagi rencana pembukaan sekolah di tengah pandemi yang belum usai. “Ini soal keselamatan dan kesehatan anak-anak Indonesia,” pungkasnya.
(kri)
Lihat Juga :
