Lambannya Penetapan UN Resahkan Guru

JAKARTA - Lambannya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam menetapkan kebijakan ujian nasional (UN) mulai meresahkan guru. Faktornya adalah, guru perlu masa adaptasi untuk memahami kebijakan UN yang baru.

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo mengatakan, belum ditetapkannya revisi UN dari Kemendikbud sangat meresahkan guru didaerah.

Jika teknis UN berubah yaitu UN tidak lagi menjadi syarat kelulusan dan guru yang kini menilai siswa maka guru butuh waktu adaptasi kembali. Guru tidak hanya sekadar membaca teknis yang diperlukan, namun perlu pembinaan kembali agar yang dia pahami sinkron dengan peraturan yang ada.

"Guru-guru didaerah itu perlu segera penetapan UN. Kini mereka resah jika kekurangan waktu untuk implementasi UN yang akan berlangsung April nanti," ujar Sulistyo dalam perbincangan melalui sambungan telepon, Senin, 19 Januari 2015.

Dia mengingatkan, pemerintah perlu menyadari suatu implementasi kebijakan menjadi buruk jika pelaku kebijakan di lapangan itu belum mengerti substansinya seperti apa. Apalagi selama ini pemerintah selalu saja menyalahkan guru atas keadaan yang ada.

Padahal, lanjut Sulistyo, sosialisasi atas kebijakan itu tidak dilakukan sepenuhnya ke seluruh guru didaerah. Maka itu, anggota DPD ini mendesak Mendikbud Anies Baswedan segera menetapkan revisi UN agar guru mempunyai cukup waktu untuk beradaptasi.

Sementara itu, Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti mengatakan, tahun lalu di bulan ini guru-guru sudah melakukan tryout. Maka itu diharapkan, Mendikbud tidak terlalu lama menetapkan kebijakan UN.

Menurutnya, Mendikbud tidak perlu terlalu lama menetapkan UN dan juga jangan kebanyakan menerima masukan dari pihak lain karena sudah jelas bahwa UN ini akan dijadikan sebagai pemetaan pendidikan saja. "Pak menteri tidak perlu berlama-lama memutuskan UN. Toh kemarin sudah jelas bahwa UN hanya dijadikan pemetaan saja," terangnya.