alexametrics
  • Sejarawan JJ Rizal Uji Materi UU MD3 ke MK

    Sejarawan JJ Rizal Uji Materi UU MD3 ke MK

    Sejarawan JJ Rizal didampingi seorang pengacara bernama Febionesta mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pasal 245 Undang Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

  • Pandangan Eks Hakim Konstitusi Soal Polemik UU MD3

    Pandangan Eks Hakim Konstitusi Soal Polemik UU MD3

    Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bersama PDIP dikabarkan akan mengajukan judicial review (uji materi) terhadap Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3).

  • PDIP Bakal Fight Kursi Ketua DPR di MK

    PDIP Bakal Fight Kursi Ketua DPR di MK

    PDIP memastikan akan memperjuangkan jatah kursi ketua DPR melalui gugatan di Mahkamah Konstitusi.

  • Gerindra Anggap Alasan PDIP Tidak Prinsip

    Gerindra Anggap Alasan PDIP Tidak Prinsip

    Gerindra menilai ketentuan dalam UU MPR DPR DPD DPRD (MD3) terkait posisi ketua DPR merupakan sesuatu yang tidak prinsip.

  • Plus Minus UU MD3 Bagi Gerindra

    Plus Minus UU MD3 Bagi Gerindra

    Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menilai Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang disahkan pada 8 Juli 2014, memiliki kekurangan dan kelebihan.

  • PDIP Gugat UU MD3 ke MK

    PDIP Gugat UU MD3 ke MK

    Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendaftarkan permohonan uji materi Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

  • DPD Tuding UU MD3 Sengaja Lindungi Koruptor

    DPD Tuding UU MD3 Sengaja Lindungi Koruptor

    Polemik revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) terus bergulir. Kritik tajam dilontarkan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) I Wayan Sudirta.

  • Sahkan UU MD3, DPR Dinilai Langgar Konstitusi

    Sahkan UU MD3, DPR Dinilai Langgar Konstitusi

    Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengkritik pembahasan revisi UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang tidak melibatkan lembaganya.

  • KPK Tegaskan Tolak Revisi UU MD3

    KPK Tegaskan Tolak Revisi UU MD3

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak revisi UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

  • Ketua DPD Sebut Pembahasan UU MD3 Misterius

    Ketua DPD Sebut Pembahasan UU MD3 Misterius

    Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman kembali menyoroti peranan DPD dalam proses pengajuan dan pembahasan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

  • Ketua DPD Koordinasi UU MD3 dengan KPK

    Ketua DPD Koordinasi UU MD3 dengan KPK

    Ketua DPD Irman Gusman memenuhi undangan KPK untuk mendiskusikan muatan Undang-undang (UU) MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

  • Alasan DPD Ingin Ajukan UU MD3 ke MK

    Alasan DPD Ingin Ajukan UU MD3 ke MK

    Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berencana mengajukan uji materi (judicial review) UU MPR, DPR, DPD dan DPD (MD3) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

  • Dinilai Banyak Kelemahan, DPD Akan Gugat UU MD3

    Dinilai Banyak Kelemahan, DPD Akan Gugat UU MD3

    Menurut Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman, Undang-undang (UU) tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) memiliki banyak kelemahan dan perlu di-review.

Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak