Menpan RB Rekrut 25 Tim Ahli dari Parpol

JAKARTA - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi membentuk Tim Ahli di kementeriannya. Tim ahli yang terdiri dari 25 orang itu berasal dari partai politik (parpol).

Berdasarkan Surat Kepmen No 771/2014 yang ditandatangani oleh Yuddy pada 22 Desember 2014 lalu itu menetapkan 24 orang sebagai tim ahli. Tim ini bertugas untuk memberikan masukan, saran, dan pertimbangan kepada Menpan RB terkait penyusunan rencana strategis (renstra) dan kebijakan di Kemenpan RB.

Menpan RB Yuddy Chrisnandy menjelaskan, Tim Ahli tersebut akan memberi masukan pada tataran pemikiran, karena jika menyewa jasa akademisi kampus, anggaran yang dikeluarkan dinilai akan membengkak. Sebanyak 25 Tim Ahli tersebut merupakan orang yang mau berkomitmen ikut membangun bangsa tanpa pamrih, sehingga negara tidak terbebani dengan keberadaan mereka.

"Pemborosan itu kalau pakai uang negara, menggunakan fasilitas pemerintah. Mereka datang dengan patriotik call," kata Yuddy kepada wartawan usai Rapat Komisi II DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.

Yuddy juga mengakui 25 orang anggota Tim Ahli itu berasal dari orang-orang terdekatnya. Tapi menurutnya, kemampuan dan rekam jejaknya tidak diragukan lagi. Misalnya Indra J Pilliang, dia adalah akademisi sekaligus politikus yang berintegritas.

"Kalau bukan teman siapa lagi. Di mana-mana itu yang dekat dulu, yang kita kenal. Tapi yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang teruji," jelas politikus Partai Hanura itu.

Alasannya memilih orang luar dari Kemenpan RB yakni, Indra J Pilliang sebagai Ketua Tim Ahli, agar dalam memberikan masukan lebih bebas dan mewakili pandangan masyarakat luas. Kalau dari dalam sudah ada dari staf ahli, deputi, dan lainnya.

"Kalau yang dari luar, dia bisa memberikan masukan yang lebih luas dengan perspektif yang baru di luar birokrasi, lebih bebas mereka menangkap pandangan di luar bagaimana kita melakukan penataan reformasi birokrasi yang dikehendaki masyarakat," tandas Yuddy.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Riza Patria mengatakan, tim ahli memang dimungkinkan dari swasta dan non PNS, dan itu sah saja yang penting bisa meningkatkan kinerja kementerian. Tapi, itu tergantung orang yang direkrut, apakah memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang baik, dan memenuhi kinerja yang diharapkan kementerian, serta produktifitas yang tinggi. "Kalau itu tercapai kita bisa mengerti," kata Riza di Gedung DPR.

Namun, jika sebaliknya orang yang direkrut tersebut tidak memiliki kualifikasi yang baik dan tidak memenuhi kompetensi dan kualifikasinya, itu akan menimbulkan hal yang tidak baik bagi kementerian.

Jika Menteri merekrut orang-orang parpol dan terdekatnya tanpa sistem perekrutan yang ketat, maka Menpan RB telah memberikan contoh yang tidak baik. "Kita harus menyudahi euforia kemenangan dengan tanda kasih dengan merekrut orang-orang parpol dalam jabatan strategis," jelas Riza.

Riza menegaskan, seharusnya jabatan strategis itu diisi oleh orang yang memiliki kualifikasi dan kompetensi. Dia mencontohkan kasus Wantimpres Jokowi, menurutnya agak miris karena sebagian besar Wantimpres juga diisi oleh kalangan parpol, sementara pada zaman SBY diisi oleh orang intelektual dan akademisi.

"Pak Jokowi harus evaluasi agar wantimpres diisi oleh orang-orang yang profesional yang dapat membantu tugas dari presiden itu sendiri," pungkasnya.

25 Tim Ahli tersebut yakni, Indra Jaya Piliang yang menjadi Ketua Tim (politikus Partai Golkar), Amirudin Asep Wakil Ketua Tim (politikus Hanura), Safrizal Rambe Sekretaris tim, Agung Triwibowo, Begi Hersutanto (CSIS/President University), Arman Garuda Nusantara, Aso Sentana (Jurkam Hanura Pemilu 2014), Roby Nurhadi, Izul Muslimin (Ketua RMI Pusat/relawan Jokowi-JK). Kemudian Tien Aspasia (politikus Hanura), Hasdin Mondika (politikus Hanura), Wahyu Agung Permana (politikus Hanura), HFR Ghanty Sjahabudin (politikus Hanura), Masduki, Roganda Parulian Manullang, Chitra Retna Septyandrica, Harlan Sumarsono, Afifudin, Memet Hamdan, Werdha Candratrilaksita, HM Hafiz Syahnara, Bambang Sutrisno, Nova Andika, dan Fatimah Ahmad.