Delegasi DPR Berhasil Perjuangkan Agenda Perdamaian Restorasi Demokrasi di Myanmar

JAKARTA - Sidang Umum ke-43 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) dihelat di Phnom Penh, Kamboja, pada Selasa (22/11/2022). Ketua BKSAP Fadli Zon mewakili parlemen Indonesia memimpin dan menghadiri sidang tersebut.

Dalam sidang komisi politik pada hari kedua Sidang Umum ke-43 AIPA, Fadli Zon bersama Wakil Ketua BKSAP Gilang Dhielafararez menyampaikan sejumlah usulan resolusi dan emergency item.

Delegasi DPR-RI memperjuangkan satu usulan Draf Resolusi dengan judul "Enhancing Parliamentary Diplomacy on Maritime Security to Foster Regional Stability in Southeast Asia" (Memperkuat Diplomasi Parlemen dalam Keamanan Maritim untuk Meningkatkan Stabilitas Regional di Asia Tenggara).



Sedangkan dalam emergency item mengenai pelaksanaan 5 Poin Konsensus, Ketua BKSAP menekankan pentingnya diplomasi parlemen agar konsensus tersebut segera di implementasikan sesuai komitmen Junta Militer Myanmar.

"Seluruh Parlemen anggota AIPA yang hadir mendukung kedua usulan Delegasi Indonesia tersebut, serta berkontribusi aktif melalui masukan yang memperkaya substansi kedua resolusi," ucap Fadli Zon.

Sebagai catatan menurut Fadli Zon, isu Myanmar selama ini menimbulkan resistensi yang cukup tinggi dari Parlemen ASEAN karena adanya prinsip nonintervensi yang berlaku di ASEAN.

Namun, krisis berkepanjangan di Myanmar sejak tragedi kemanusiaan yang menimpa warga Rohingya, hingga krisis akibat kudeta militer telah mambangkitkan kesadaran kolektif parlemen negara-negara ASEAN untuk bersikap.

"Hal ini tak lepas dari perjuangan konsisten delegasi DPR RI selama kurang lebih 5 tahun beturut-turut. Sudah terlalu lama kita bersabar, sudah saatnya Parlemen ASEAN bersikap," tegas Fadli Zon yang merupakan Anggota DPR dari Fraksi Gerindra.

"Kita tak bisa mengorbankan stabilitas regional, di saat tantangan yang kita hadapi akan semakin berat di kawasan. Kita harus mendorong implementasi segera dari 5-Point Consensus (5 Poin Konsensus)," tambahnya.

Kata Fadli Zon, junta militer Myanmar harus memenuhi komitmen yang telah disepakati. "Hak asasi manusia dan demokrasi di Myanmar harus ditegakkan termasuk proteksi terhadap anggota parlemen Myanmar yang dibubarkan," tutupnya.