Dicecar Soal TKA Konawe, Menaker: Pingin Nangis Jadinya

JAKARTA - Rapat Kerja (Raker) Komisi IX DPR dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) dan Direktur Utama BP Jamsostek mendadak tegang karena rapat yang diagendakan membahas kondisi pekerja terdampak Covid-19 itu tiba-tiba merembet ke isu kedatangan 156 tenaga kerja asing (TKA) asal China di Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Yang tak disangka adalah respons dari Menaker Ida Fauziyah yang hendak menangis karena disinggung soal nurani oleh anggota Komisi IX dari Fraksi PAN, Intan Fauzi. Wakil Ketua Komisi IX DPR Ansor Siregar juga mencecar Ida. Mereka tidak puas dengan jawaban Ida terkait 156 TKA tersebut.

“Keputusan dua rapat sebelumnya baik tanggal 2 April maupun yang Mei itu kan masih kita tidak mengizinkan. Itu keputusan rapat. Kita nggak tahu dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 11/2002 kuatan mana? Biasanya kuatan rapat,” kata Ansori dalam Raker di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (8/7/2020). (Baca juga: 1.800 Tenaga Asing Asal China Siap Bekerja di Pabrik Bauksit)

Terlebih, lanjut politikus PKS ini, pandemi Covid-19 masih belum mereda. Jadi, apa salahnya jika kedatangan TKA itu ditunda 2-3 bulan ke depan. Terlebih, sudah berulang kali Komisi IX menegaskan pihaknya tidak mengizinkan kedatangan TKA itu ke Indonesia. “Kalau urgensi, jangan dulu menyakiti hati bangsa, ada waktu yang tepat. Penolakan di media sangat ini sekali, bangsa timur tidak terkendali, kalau tidak terkendali tidak jadi bu, masyarakat tidak bisa diini kalau mereka sudah berbicara. Ini belum saatnya untuk ini (mendatangkan TKA),” tegasnya.

Anggota Komisi IX Intan Fauzi menegaskan jawaban Menaker belum menjawab apa yang dikehendaki oleh Komisi IX DPR terkait TKA di Konawe. Soal pekerjaan tertentu dan waktu tertentu itu sudah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang mana, hanya pada level eksekutif atau untuk teknologi tertentu, yang jelas buruh tidak termasuk. Yang ia hendak tanyakan adalah spesifikasi pekerjaan para TKA tersebut. (Baca juga: Soal Data Pekerja Terdampak Covid Hanya 1,7 Juta, Ini Penjelasan Menaker)

“Saya ingin bertanya, sebenarnya spesifik seperti apa sih bu, sehingga harus 500 TKA yang didatangkan dan itu resistensinya besar. Kalau bicara program prioritas nasional atau PSN ada APBN di situ, sementara ini yang kita tahu swasta, itupun belum pernah terjawab kenapa bisa kemudian dimasukkan sebagai PSN, meskipun kemudian investasi itu masuk karena memang swasta,” tanya Intan. “Saya penasaraan karena itu menyangkut nurani kita semua, spesifikasi dan pekerjaan karena itu menyangkut pekerjaan tertentu kalau jangka waktu tertentu dan lain sebagainya, spesifikasi jabatan tertentu mohon dijawab,” pintanya.

Menanggapi hal itu, Menaker mendadak melankolis karena disinggung perihal nurani karena mendatangkan TKA asal China itu. “Kalau bicara Nurani kayaknya kita semua punya hal yang sama. Mohon maaf, Kalau misalnya kami mengeluarkan RPTKA, bukan berarti kami tidak punya nurani. Saya kira ini pingin nangis jadinya, kita bisa mengatasnamakan nurani dengan secara proporsional tentu saja. Bapak ibu yang dimintakan Komisi..,” ujar politikus PKB itu kemudian dipotong kembali oleh Intan. (Baca juga: Miris, Pengangguran di Indonesia Paling Banyak dari Usia Muda)

Intan menegaskan bermaksud bertanya soal spesifikasi pekerjaan para TKA itu, bukan hendak membandingkan hati nuraninya dengan Menaker karena, jawaban Ida sebelumnya belum mampu menjawab pertanyaannya. “Bu, saya bicara nurani karena tadi saya bilang artinya saya tahu, yang saya inginkan konkret spesifikasi tertentu, jabatan tertentu. Kalau itu tadi saya sudah mulai tadi. Kita semua punya keberpihakan untuk soal nurani. Jadi yang saya ingin tanyakan jabatan, bukan ibu saya punya nurani atau tidak. Yang saya inginkan spesifikasi jabatan tertentu dan pekerjaan tertentu itu,” tegas legislator Depok-Bekasi itu.

Lalu, Ida menjawab dengan lirih. “Iya bu, saya mau memaparkan aja nurani,” jawabnya.

Ansori kembali meminta agar rekrutmen TKA ini baiknya ditunda untuk beberapa bulan mengingat kondisi pandemic Covid-19 yang masih melanda Tanah Air.

Perdebatan berhenti saat Anggota Komisi IX dari Fraksi Golkar Darul Siska mengusulkan agar persoalan TKA tidak dibahas lebih jauh lagi. Karena, dia khawatir bahwa isu pokok rapat ini justru tidak terjawab akibat perdebatan TKA yang Panjang. Dia juga usul agar Komisi IX membentuk tim dan melihat langsung kondisi TKA di Konawe, Sultra.

“Saya usul konkret, sebentar lagi kita reses, segala jenis pekerjaan segala macam, kalau perlu kita bentuk tim lihat apa yang mau diinstal di sana. Menurut saya itu nggak bisa dijelaskan di sini, bapak-bapak bukan ahlinya. Bu menteri jangan diperdalam dulu, kita nggak akan ketemu di situ. Kita lihat sendiri ke Konawe pekerjaan apa yang tidak bisa dilakukan orang Indonesia. Saya nggak bela siapa-siapa, saya usul konkret aja,” tegasnya. *kiswondari