Kebijakan Jokowi Soal BBM Dinilai Menambah Beban Rakyat

JAKARTA - Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinilai hanya menambah beban rakyat Indonesia. Sebab, penurunan harga BBM tidak signifikan.

"Ini yang kita khawatirkan beban hidupnya, turunnya tidak seimbang. Angkanya tidak signifikan dengan harga penurunan BBM. Pemerintah ketika menurunkan tidak cermat bahwa tren minyak dunia turun jauh," ujar Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/1/2014).

Menurut Muzani, seharusnya pemerintah mengkaji secara cermat sebelum mengambil keputusan menaikan harga BBM.

"Kalau alasannya harga minyak naik turun, kan sejak zaman dulu begitu. Tapi pemerintah ketika menaikkan tidak memperhitungkan secara cermat," ujarnya.

Anggota DPR Fraksi Gerindra ini menambahkan, dengan penurunan harga BBM tidak akan berpengaruh besar terhadap perekonomian, karena harga lainnya sudah terlanjur naik. Sehingga, ia menilai pemerintah telah membuat kehidupan masyarakat semakin sulit.

"Semua harga sudah terlanjur naik. Menurunkan ini tidak berdampak pada ekonomi nantinya. Laporan di NTB harga gas 12kg, di atas Rp150 ribu sampai Rp200 ribu, tapi itupun barangnya tidak ada," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Jokowi sebelumnya menaikkan harga BBM jenis premium Rp2.000 atau dari Rp6.500 menjadi Rp8.500 per liter. Kemudian untuk jenis solar dari Rp5.500 menjadi Rp7.500 per liter.

Kini, Jokowi kembali menurunkan harga BBM setelah harga minyak dunia terus mengalami penurunan. Tetapi, penurunannya hanya Rp900 untuk premium dan Rp250 untuk solar.