Tragedi Bangsa: Watak Kekerasan dan Nir-Teladan

Jika kita mawas diri atas semua tragedi itu, kondisi krisis teladan atau tunatuntunan dari para pemimpin negeri sedang terjadi. Secara visual, kita dipertontonkan dengan ragam arsitektural bangunan-bangunan yang religius, berwibawa, berparas terbuka berpihak pada yang lemah dan egaliter. Tapi, dalam ruang-ruang batin kolektif kita sebagai bangsa sejatinya hampa, nirpengetahuan yang mencerahkan, terbungkam secara nalar dan etika oleh atribut-atribut di permukaan wujud fisik.

Ing Ngarso Sung Tulodo, dari ajaran Ki Hajar Dewantara tentang kepemimpinan yang memberi suri teladan di depan sudah jarang kita jumpai dalam praktik, sebab arogansi dan kesewenang-wenangan malah mengemuka, mumpung masih menjabat atau Adigang-adigung. Nilai-nilai kepemimpinan yang menyebadan dalam kultur Sunda misalnya, selain Jawa yang berpedoman pada kebenaran, berkerja sesuai dengan tugasnya, melakukan kebajikan, dan memelihara kesejahteraan jarang dipertontonkan oleh para pejabat.

Sikap-sikap keseharian para pemimpin juga jauh dari kata-kata bijak Teu adigung kamagungan (tidak sombong), Titih-rintih, tara kajurug ku nafsu (tertib, tidak pernah terdorong nafsu), atau Sacangreud pageuh, sagolek pangkek, henteu ganti pileumpangeun (kukuh pendirian) dan Leber wawanen peneh (keberanian yang diimbangi dengan kepandaian). Selain, ini yang penting karakter tentang Loba socana rimbil cepilna (pandai membaca keadaan dan mendengar keluh kesah rakyatnya). Orang Sunda juga memberi nasihat tentang pemimpin yang Kudu jadi gunung pananggeuhan (harus menjadi andalan bagi rakyat).

Tentang karakter pemimpin yang adil dalam perspektif kultur lokalitas yang lain, budaya Minang sangat menjunjung keyakinan bahwa pemimpin haruslah adil dan menjalankan aturan hukum yang ada. Sebagaimana dalam petatah-petitih orang Minang bahwa Manimbang samo barek (menimbang sama berat), Maukua samo panjang (mengukur sama panjang) dan Mambilai samo laweh (membelah sama besar/luas) dan Baragiah samo banyak (membagi sama banyak).

Penulis kemudian menjadi bimbang, jika masa depan, terutama tahun-tahun politik yang gaduh menyongsong 2024 kondisi dan situasi akan menjadi lebih memilukan. Kekerasan verbal, simbolik pun fisik tentu sedang mengintip di muka pintu-pintu kesadaran kita. Maka, forum Rektor se-Daerah Istimewa Jogjakarta/ DIY beberapa saat lalu terngiang kembali dan patut direnungkan.

Seruan moral oleh para pemimpin perguruan tinggi itu antara lain mengajak seluruh komponen bangsa untuk menjadikan Pemilu sebagai media pendidikan politik, membangun moralitas bangsa. Mereka menyeru atas jaminan agar Pemilu berjalan secara partisipatif bagi seluruh Bangsa Indonesia dan mengajak menghindari jebakan penyalahgunaan identitas dengan politisasi agama, etnis, dan ras, yang berpotensi menimbulkan konflik dan kekerasan tak berkesudahan.

Penulis menjadi teringat yang diajarkan Ki Hajar Dewantara bahwa para pemimpin seharusnya menjadi tauladan dan panutan seperti yang dijadikan salah satu sandaran Universitas di ujung Timur Pulau Jawa, yakni Universitas Jember dalam semboyan lamanya: Karya Rinaras Ambhuka Budi, Gerbang Mangesti Aruming Bawana. Yang secara maknawi, berarti para calon pemimpin, seharusnya belajar sejak muda berkarya selaras membuka budi pekerti, yakni nalar dan moral untuk mengungkap kebenaran dan berkontribusi konkret bagi semesta dan sesama manusia.