Lukas Enembe Diduga Dilindungi Oknum, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kamis, 29 September 2022 - 14:17 WIB
loading...
Lukas Enembe Diduga Dilindungi Oknum, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?
Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko meminta kepada Gubernur Papua Lukas Enembe untuk mematuhi proses hukum. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko meminta kepada Gubernur Papua Lukas Enembe untuk mematuhi proses hukum. Mantan Panglima TNI ini menyebut, bila diperlukan TNI akan dikerahkan jika ada oknum yang melindungi Lukas Enembe.

"Ya saya mungkin bisa lebih keras lagi berbicara karena ini persoalan hukum murni enggak ada persoalan politik. Maka siapa pun harus mempertanggungjawabkan di mata hukum enggak ada pengecualian," kata Moeldoko di Kantornya, Jakarta, Kamis (29/9/2022).

Bahkan Moeldoko tidak segan-segan bakal menurunkan TNI. Hal tersebut menanggapi adanya oknum yang melindungi Lukas agar tidak diperiksa oleh KPK. "Kalau mereka (Lukas) dalam perlindungan masyarakat (atau) dalam pengaruhnya Lukas Enembe apa perlu TNI dikerahkan untuk itu? kalau diperlukan apa boleh buat," tegasnya.

Baca juga: Tokoh Papua Minta Lukas Enembe Menyerahkan Diri ke KPK

Moeldoko mengungkapkan Presiden Jokowi telah menggelontorkan luar biasa keuangan untuk Papua. Hal tersebut dilakukan untuk kesejahteraan terjadi pemerataan dan keadilan di Papua. "Jangan justru kebijakan afirmatif itu diselewengkan untuk kepentingan pribadi," jelasnya.

Baca juga: Cari Second Opinion, KPK Minta Bantuan IDI Periksa Kesehatan Lukas Enembe

Maka dari itu, Moeldoko meminta masyarakat untuk memantau dan mengawal proses hukum pada Lukas Enembe. "Kita tunggu saja proses hukumnya saya tidak berhak mengadili, tidak. Tetapi intinya siapa pun harus mempertanggungjawabkan di depan hukum saya tidak melangkah praduga tak bersalah itu urusan penegak hukum," katanya.

Selain itu, Moeldoko meminta kepada KPK agar mengambil langkah-langkah ektra untuk segera menangkap Lukas Enembe. "KPK harus bekerja lebih keras lagi untuk mengambil langkah-langkah atau proses hukum," ungkapnya.

Sekadar informasi, KPK telah menetapkan Gubernur Papua, Lukas Enembe sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Politikus Partai Demokrat tersebut diduga terjerat sejumlah dugaan kasus korupsi. Di antaranya, terkait penerimaan suap dan gratifikasi proyek di daerah Papua. Sayangnya, KPK belum membeberkan secara detail konstruksi perkara yang menjerat Lukas Enembe.

Lukas telah dicegah bepergian ke luar negeri oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) atas permintaan KPK. Ia dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan terhitung mulai 7 September 2022 hingga 7 Maret 2023.

Tak hanya itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga sudah memblokir rekening milik Lukas Enembe dan pihak-pihak yang terkait. Pemblokiran dilakukan karena PPATK menemukan ada transaksi keuangan yang janggal atau mencurigakan.

Informasi terbaru, ada temuan PPATK terkait transaksi keuangan Lukas yang mengalir ke rumah judi alias kasino di luar negeri. PPATK menyebut jumlahnya hampir setengah triliun. KPK sedang mendalami temuan PPATK tersebut
(cip)
Komentar
Copyright © 2022 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.2053 seconds (10.101#12.26)