Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Mardiono: PPP Belum Tentukan Rekomendasi Capres-Cawapres, Semua Ada Mekanismenya
loading...
Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menegaskan bahwa rekomendasi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam partainya memiliki mekanisme. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menegaskan bahwa rekomendasi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam partainya memiliki mekanisme. Saat ini, PPP belum menentukan siapa bakal capres dan cawapres untuk Pemilu 2024.
“Soal capres dan cawapres di PPP itu ada mekanismenya, nanti lewat forum khusus. Sebab, terkait hal itu merupakan suatu perhelatan nasional sehingga tidak hanya satu provinsi atau cabang,” ujar Mardiono kepada wartawan, di DPP PPP, Jakarta Pusat, Senin (26/9/2022).
Mardiono menyebut forum khusus untuk pemilihan capres atau cawapres bisa dilaksanakan dalam Mukercab atau Rapimcab, Mukerwil atau Rapimwil, hingga Mukernas atau Rapimnas. Terkait waktunya, Mardiono menjelaskan belum bisa dipastikan karena PPP juga tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
“Karena PPP ada keterkaitan dengan KIB maka itu akan berproses dari internal ke KIB. Bahkan, KIB sampai saat ini belum ada bahasan soal capres dan cawapres,” jelasnya.
Menanggapi seruan kader saat Mukercab terkait dukungan Anies Baswedan menjadi capres, Mardiono mengaku menghormati dan menghargai suara kadernya. Namun, dia menegaskan kembali bahwa saat ini PPP belum menentukan siapa capres dan cawapres yang diusung.
“Jika itu suara kader maka kami hormati dan hargai, tapi partai sendiri belum punya kebijakan soal capres dan cawapres. Setiap tokoh kami perhitungkan karena yang memiliki kriteria kelayakan tidak hanya satu tapi banyak,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menuturkan partainya saat ini menampung aspirasi dan menerapkan mekanisme bottom up. Sehingga, jika para kader menyampaikan aspirasi dan usulan terkait pencapresan sah-sah saja.
Namun, semua keputusan partai terkait capres dan cawapres akan mengikuti mekanisme yang ada. Saat ini PPP belum menentukan itu.
“Namun, di partai sendiri ada mekanismenya seperti Mukernas atau Rapimnas. Kalau ditanya kapan, memang belum dijadwalkan. Jika ada suara kami persilakan, namun nanti akan ada saatnya terkait keputusan,” tutup Arsul.
“Soal capres dan cawapres di PPP itu ada mekanismenya, nanti lewat forum khusus. Sebab, terkait hal itu merupakan suatu perhelatan nasional sehingga tidak hanya satu provinsi atau cabang,” ujar Mardiono kepada wartawan, di DPP PPP, Jakarta Pusat, Senin (26/9/2022).
Mardiono menyebut forum khusus untuk pemilihan capres atau cawapres bisa dilaksanakan dalam Mukercab atau Rapimcab, Mukerwil atau Rapimwil, hingga Mukernas atau Rapimnas. Terkait waktunya, Mardiono menjelaskan belum bisa dipastikan karena PPP juga tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
“Karena PPP ada keterkaitan dengan KIB maka itu akan berproses dari internal ke KIB. Bahkan, KIB sampai saat ini belum ada bahasan soal capres dan cawapres,” jelasnya.
Menanggapi seruan kader saat Mukercab terkait dukungan Anies Baswedan menjadi capres, Mardiono mengaku menghormati dan menghargai suara kadernya. Namun, dia menegaskan kembali bahwa saat ini PPP belum menentukan siapa capres dan cawapres yang diusung.
“Jika itu suara kader maka kami hormati dan hargai, tapi partai sendiri belum punya kebijakan soal capres dan cawapres. Setiap tokoh kami perhitungkan karena yang memiliki kriteria kelayakan tidak hanya satu tapi banyak,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menuturkan partainya saat ini menampung aspirasi dan menerapkan mekanisme bottom up. Sehingga, jika para kader menyampaikan aspirasi dan usulan terkait pencapresan sah-sah saja.
Namun, semua keputusan partai terkait capres dan cawapres akan mengikuti mekanisme yang ada. Saat ini PPP belum menentukan itu.
“Namun, di partai sendiri ada mekanismenya seperti Mukernas atau Rapimnas. Kalau ditanya kapan, memang belum dijadwalkan. Jika ada suara kami persilakan, namun nanti akan ada saatnya terkait keputusan,” tutup Arsul.
(kri)
Explore More