alexa snippet

Jokowi Menang, Prabowo Menang

Jokowi Menang, Prabowo Menang
Vonis MK harus diikuti dan dilaksanakan bukan karena benar dan bagus, melainkan karena ditetapkan oleh hakim untuk menyelesaikan sengketa yang ditanganinya. (Sindophoto)
A+ A-
PUKUL 20.45 WIB, Kamis malam, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mengetukkan palu vonis untuk perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014.

MK “menolak” seluruh permohonan capres/cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa untuk membatalkan keputusan KPU yang telah memenangkan Jokowi-JK. Jokowi-JK dinyatakan terpilih sebagai presiden/wapres, sedangkan Prabowo-Hatta dinyatakan kalah.

Apakah putusan MK itu sudah benar atau salah? Apakah putusan MK baik bagi penegakan dan pembangunan hukum nasional kita? Kalau kita menjelajahi pemberitaan pers dan media sosial, memang masih terjadi kontroversi.

Ada yang mengatakan vonis MK sudah benar sesuai dengan fakta hukum dalam proses persidangan di MK. Tapi ada juga yang menyatakan kecewa karena vonis MK tidak mampu membuat terobosan untuk membangun keadilan substantif.

Namun, betapapun kontroversialnya, putusan MK itu bersifat final dan wajib dilaksanakan. Soal kontroversi, sejak dulu selalu begitulah penyikapan terhadap vonis-vonis MK. Yang satu mengatakan benar, yang lain mengatakan salah. Yang satu bilang bagus, yang lain bilang jelek.

Ini menjadi niscaya saja, sebab sejak awal pihak-pihak yang beperkara di MK memang mengajukan dalil-dalil yang berbeda, tetapi diklaimnya sebagai kebenaran. Jadi hampir tak mungkin di dalam sengketa apa pun ada vonis yang 100% benar dan bagus atau 100% salah dan jelek.

Oleh karena pihak-pihak yang beperkara mengajukan dalil dari perspektif dan kepentingan yang berbeda, kebenaran atau kebaikan vonis pengadilan itu menjadi relatif, yang lebih proporsional kalau dibahas secara akademis di kampus.

Dalam sengketa pilpres kali ini pun, berdasar dalil pemohon yang didukung ahli-ahli seperti Irmanputra Sidin dan Margarito Kamis, bisa dikatakan vonis MK kurang tepat dan tidak bagus karena tidak menggali keadilan substantif dan terlalu formal-legalistis.

Sebaliknya kalau kita ikuti dalil-dalil termohon/terkait yang didukung ahli-ahli seperti Saldi Isra dan Harjono, bisa dikatakan vonis MK sudah benar dan adil.

Pandangan benar dan salah atau bagus jelek terhadap suatu vonis menjadi relatif, tergantung pada pilihan perspektif dan kepentingan pihak yang menilainya. Di atas relativitas itu penilaian dan keyakinan hakimlah yang menjadi penentunya.

Itulah sebabnya vonis MK itu tak bisa secara mutlak disebut sebagai vonis yang benar dan bagus atau salah dan jelek. Tapi vonis MK harus diikuti dan dilaksanakan bukan karena benar dan bagus, melainkan karena ditetapkan oleh hakim untuk menyelesaikan sengketa yang ditanganinya.

Di dalam ushul fiqh (metodologi hukum Islam) yang juga berlaku universal dalam hukum ada kaidah hukmul haakim yarfahukmul haakim yarfaul khilaaf, keputusan hakim mengakhiri perselisihan. Ia harus diikuti bukan karena benar atau salah, tetapi harus diikuti karena ditetapkan oleh hakim untuk menyelesaikan perselisihan.

Berdasar ini, vonis MK yang memenangkan Jokowi-JK kemarin harus ditaati karena telah ditetapkan oleh hakim berdasar kewenangan konstitusionalnya.
halaman ke-1 dari 2
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Facebook
  • Disqus
loading gif
Top