Tanggapan KPU Setelah 'Disemprot' DKPP

JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik mendapat sanksi peringatan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada sidang pelanggaran kode etik sebagai penyelenggara pemilu.

Praktis Ketua KPU tersebut 'disemprot' hakim DKPP melalui putusannya pada perkara pembukaan kotak surat suara dan ketidakhadirannya atau absen pada saat penetapan peserta Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.

Menanggapi hal tersebut, Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, keputusan para pimpinan KPU memang bersifat kolektif kolegial.

Namun, jika ketua berhalangan hadir, Undang-undang (UU) Pemilu membolehkan ketua mengangkat Pelaksana Tugas sementara (Plt).

"Siapapun bisa diangkat menjadi Plt, secara aklamasi, dan Hadar (Hadar Nafis Gumay) diangkat jadi Plt. Jadi konteks keputusan semua, bukan keputusan seorang," ujar Ferry di kantor KPU, Jakarta, Jumat (22/8/2014).

Dia menjelaskan, dalam kapasitasnya menggantikan Ketua, posisi Plt hanya bertugas memimpin rapat dan menandatangani. Tetapi, keputusan penetapan dilakukan secara bersama-sama para pimpinan KPU.

Menurut Ferry, dengan sanksi peringatan DKPP yang juga menyasar enam Komisioner lainnya, ia mengaku akan menjadikan sanksi peringatan tersebut sebagai evaluasi penyelenggara pemilu dari pusat hingga daerah.

"Selain peringatan, juga bagaimana mekanisme tetap aktivitas kita tidak ada problem," tandasnya.

Dia menambahkan, terkait peringatan Ketua KPU menyoal perintah membuka kotak surat suara, menurutnya, peringatan tersebut juga berlaku untuk komisioner lainnya.

Untuk masalah itu, katanya, tidak ditemukan bukti melanggar pemilu. "Peringatan saja untuk semua," pungkasnya.

Seperti diketahui, Husni Kamil Manik mendapat sanksi peringatan DKPP lantaran 'absen' pada saat penetapan Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK menjadi bakal calon presiden dan wakil presiden.

Husni juga diingatkan DKPP terkait perintah membongkar kotak surat suara. Hakim DKPP menilai tindakan Husni kurang etis.