alexa snippet

Bila sang Wasit yang Mencetak Gol

Bila sang Wasit yang Mencetak Gol
Ketika dalam pertandingan sang wasit yang mencetak gol, satu-satunya jalan adalah menganulir gol tersebut dan dipertandingkan ulang tentu saja. (Sindophoto)
A+ A-
SENGKETA pilpres di MK tinggal menunggu putusan, Kamis (21/8). Banyak peristiwa hukum terungkap di persidangan atas keterangan saksi para pihak.

Dalam keterangannya, kuasa hukum Jokowi-JK mengeksepsi, Prabowo-Hatta tidak mempunyai legal standing atau kedudukan hukum. Dengan menarik diri dari proses ketika pleno rekapitulasi nasional pada 22 Juli, legal standing dan hak untuk mengajukan keberatan pun menjadi gugur. Benarkah demikian?

Legal standing pemohon dalam sengketa pilpres adalah pasangan calon peserta Pilpres 2014. Normanya diatur dalam Pasal 74 (1) huruf b UU 24/2003 jo UU 8/2011 tentang Perubahan UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Diatur kembali dalam Pasal 2 (1) PMK 4/2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pilpres. Peserta Pilpres 2014 adalah Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK. Kepesertaan dimuat dalam SK KPU No. 453/Kpts/KPU/ TAHUN 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pilpres 2014 dan SK KPU No. 454/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon.

Yang menarik, pada saat majelis hakim menanyakan apakah saksi mandat Prabowo-Hatta pernah menyerahkan surat secara tertulis pada pleno nasional kepada KPU.

Saksi membenarkan telah menyampaikan surat yang ditandatangani capres Prabowo Subianto. Isinya menarik diri untuk tidak mengikuti proses rekapitulasi perhitungan suara nasional. Menarik diri berbeda akibat hukumnya dengan mengundurkan diri.

Menarik diri berimplikasi pada melepasnya hak mengikuti proses rekapitulasi pada sisa beberapa provinsi bermasalah. Mengundurkan diri, berakibat pada gugurnya kepesertaan.

Silang pendapat soal legal standing menjadi terang ketika terungkap fakta di persidangan, bahwa meski terdapat surat penarikan diri, namun de jure, Keputusan KPU yang mengumumkan perolehan suara secara nasional tetap mencantumkan kedua pasang calon.

Selain itu, secara de facto, KPU juga mengirimkan Salinan Keputusan 535/Kpts/KPU/ TAHUN 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pilpres Tahun 2014 tertanggal 22 Juli 2014, kepada Timses Prabowo-Hatta.

Keterangan Ahli Irman Putra Sidin tidak saja memperkuat keyakinan masih adanya legal standing, namun juga mengingatkan bahwa dalam sengketa ini tidak dapat distigma sebagai tidak siap kalahnya Prabowo-Hatta. Lebih luas dari itu, permohonan ini memiliki denyut jantung 62,6 juta rakyat Indonesia pemilih Prabowo-Hatta.

Di luar ruang sidang MK, darah rakyat berdesir mengalir memperjuangkan demokrasi untuk mencapai puncak kemuliaan proses bernegara.

Salah satu pokok permohonan yang menarik banyak perhatian adalah soal pemilu sistem noken di Tanah Papua. Seolah ada pemilu dengan sistem noken, namun proses pemilihan yang bernuansa kearifan lokal tersebut sesungguhnya tidak pernah dilaksanakan. Salah satu buktinya, terjadi di Kabupaten Dogiyai.

Perolehan suara Prabowo-Hatta 0%, sedangkan Jokowi-JK 100% dari jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT). Hasil temuan panwas tingkat distrik, terdapat dua distrik di Dogiyai: Mapia Barat dan Mapia Tengah, yang direkomendasikan Bawaslu Provinsi Papua untuk dilakukan pemilu susulan.
halaman ke-1 dari 3
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Facebook
  • Disqus
loading gif
Top