alexa snippet

Sengkarut Sengketa Pilpres

Sengkarut Sengketa Pilpres
Menyelesaikan sengkarut sengketa pilpres ini memang perlu dilakukan sistematis. MK harus berani mengambil keputusan yang imparsial dan berkelanjutan. (Sindophoto)
A+ A-
SIDANG sengketa pilpres di MK kian mendekati waktu keputusan. Bukti dan saksi juga terus dihadirkan untuk dilihat dan dimintai keterangan tentang pelanggaran dan kecurangan pilpres yang diklaim pihak pemohon telah dilakukan KPU sebagai termohon.

Keterangan saksi dan penunjukan bukti adalah kunci penting bagi MK untuk memutuskan sengketa pilpres ini dengan adil. Terakhir, saksi ahli juga telah dihadirkan untuk memperoleh keterangan bagaimana penanganan sengketa pilpres secara menyeluruh.

Dalam konteks saksi ahli ini menarik keterangan yang disampaikan oleh Prof Yusril Ihza Mahendra yang menyatakan bahwa MK harus berani memutuskan sengketa sebagaimana yang terjadi di Thailand. Sebagaimana diketahui, MK Thailand memutuskan untuk melakukan penundaan Pemilu.

MK Thailand memandang masih adanya persoalan konstitusional pada penyelenggaraan pemilu yang menyebabkan masalah besar pada legitimasi kekuasaan. Maka, peringatan Ahli Tata Negara Prof Yusril Ihza Mahendra ini perlu diperhatikan serius.

MK Indonesia harus meletakkan fondasi keputusan pada persoalan legitimasi hasil pemilu, apakah konstitusional atau tidak dalam memutuskan perkara PHPU. Menyelesaikan sengkarut sengketa pilpres ini memang perlu dilakukan sistematis. MK harus berani mengambil keputusan yang imparsial dan berkelanjutan.

Maka itu, penyelesaian PHPU ini sudah seharusnya bersifat substantif, yakni menangani persoalan legitimasi dan interpretasi berdasar UU dan tidak lagi pada persoalan angka dan perdebatan kuantitatif. Lantas, bagaimana MK seharusnya menyelesaikan sengkarut sengketa pilpres ini?

Pilpres yang Demokratis dan Substansial
Dalam pandangan politik, keputusan MK nantinya akan berdampak pada dua hal. Pertama, keputusan MK akan mengandung pembelajaran penting bagi pembangunan demokrasi yang substansial atau tidak, dan kedua, pemerintahan ke depan akankah terpengaruh terhadap legitimasi kekuasaan. Kita semua sepakat, sangat penting menyelenggarakan pemilu dan pilpres yang demokratis.

Pemilihan umum yang demokratis diyakini akan menciptakan pemerintahan yang demokratis pula dan bertanggung jawab. Mustahil jika dalam penyelenggaraan pemilu sudah tak memenuhi nilai-nilai demokrasi akan diperoleh hasil yang demokratis.

Karena itu, perwujudan pemilu yang demokratis tak hanya pada persoalan keterlibatan dan partisipasi rakyat secara aktif dan masif. Tetapi juga, pada penyelenggara pemilu yang kredibel, akuntabel, terbuka dan transparan. Inilah bentuk demokrasi substansial yang perlu dibangun dan dikedepankan.

Saat ini penyelenggaraan pemilu baru memenuhi perwujudan dari demokrasi prosedural yang mengedepankan hasil pemilu. Sementara itu, rakyat masih berperan sebagai objek bagi penyelenggaraan pemilu dan pilpres.

Untuk itulah mengapa perdebatan yang mengemuka dalam setiap gugatan hasil pemilu cenderung kuantitatif, mempersoalkan kalkulasi hasil perhitungan suara dan indikasi kecurangan atas ketidaksinkronan kalkulasi tersebut.

Padahal dalam konteks demokrasi substansial, perdebatan pentingnya adalah sudahkah partisipasi rakyat diproses secara kualitatif di mana setiap orang yang telah memiliki hak bisa terpenuhi hak konstitusionalnya.

Lalu, apakah penyelenggara pemilu juga telah menjalankan kewajiban konstitusionalnya menyelenggarakan pemilihan umum yang adil, transparan, dan terbuka. Penyelenggara pemilu yang akuntabel sangat penting di dalam menjaga kualitas pemilu yang demokratis.
halaman ke-1 dari 3
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Facebook
  • Disqus
loading gif
Top