KPU Tak Layak Diusulkan Terima Rekor MURI

JAKARTA - Anggota tim advokasi capres nomor urut 1 Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, Habiburokhman menilai langkah pengajuan pemberian rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) berlebihan.

Di mana pengajuan pemberian rekor MURI disampaikan oleh Kemitraan atas prakarsa dan inovasi KPU dalam mempublikasikan secara online data pemilu melalui web KPU. "Ini terlalu berlebihan," kata Habiburokhman saat dihubungi Sindonews, Selasa (5/8/2014).

Menurut dia, KPU tak layak menerima penghargaan pasalnya banyak persoalan yang terjadi selama proses pemilu baik di pemilu legislatif (pileg) maupun pemilu presiden (pilpres).

"Kita lihat banyak kecurangan sejak pileg, dan bahkan terjadi juga di pilpres," pungkasnya.

Sebelumnya, KPU diharapkan bisa mendapatkan penghargaan rekor MURI untuk kategori Pertama dan Terbanyak. Kategori pertama karena KPU periode 2014 adalah yang Pertama melakukan publikasi data-data pemilu secara online.

"Untuk kategori Terbanyak karena KPU berhasil mempublikasi lebih dari sejuta lembar data pemilu 2014 yang belum pernah dilakukan oleh KPU periode sebelumnya," ujar Program Officer Demokrasi di Kemitraan, Nindita Paramastuti di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, di hari yang sama.

Mengenai penilaian apakah KPU berhak atau tidaknya menerima rekor MURI untuk kategori tersebut, lembaga pemantau pemilu independen itu menyerahkan sepenuhnya kepada pihak MURI.

"Kemitraan terketuk hatinya untuk mengajukan muri untuk KPU RI. Semoga ketua MURI sudah membaca pengajuan yang kami kirim ke beliau," kata dia.