Wajar Jokowi Marah Atas Kinerja Menterinya

JAKARTA - Beberapa waktu yang lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah dan jengkel melihat kinerja menteri di kabinetnya. Jokowi belum melihat para menteri bekerja ekstra keras. Padahal, situasi sedang sulit, krisis akibat pandemi Covid-19 . Kemarahan itu dilakukan dalam rapat kabinet 18 Juni lalu.

Orang nomor satu di Indonesia ini bahkan sampai mengeluarkan ancaman bakal me- reshuffle menteri yang dianggap bekerja tak sesuai ekspektasi. Bukan cuma itu Jokowi rela kehilangan reputasi politik demi 267 rakyat Indonesia yang saat ini berada dalam kondisi sulit. (Baca juga: Jokowi Marahi Menteri, Amien Rais: Saya Terbit Kasihan, Terbit Ketawa Juga...)

Dewan Penasehat Jenggala Center, Iskandar Mandji menilai, kemarahan Jokowi ini merupakan hal yang sangat wajar. Mengingat masih banyak kementrian yang belum bekerja maksimal.

“Jenggala Center menilai wajar jika Presiden marah karena banyak kementerian bekerja biasa-biasa saja, tanpa sense of crisis, padahal Indonesia berada dalam situasi tidak normal,” kata Iskandar Mandji dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (2/7/2020).

Iskandar berpendapat bahwa apa yang disampaikan Presiden ini sangat serius. Hal tersebut terlihat dari raut wajah dan gesture tubuh Presiden pada saat berpidato. Termasuk lontaran reshuffle bukan sesuatu yang tidak mungkin.

“Apa yang Presiden Jokowi sampaikan terkait akan me-reshuffle menteri yang tidak maksimal adalah langka yang tepat. Mengingat persoalan bangsa hari ini terutama dalam sektor ekonomi dan kesehatan membutuhkan kerja serius. Jika mereka lambat dan bertindak tidak tepat, Indonesia bakal digilas krisis,” ujarnya di hadapan para awak media. (Baca juga: Ditanya soal Jokowi Marah, Menkes Terawan Salah Tingkah)

Terkait perbaikan, Iskandar menjelaskan bahwa dalam menyusun kabinet tidak hanya mencari orang pintar. Dibutuhkan orang-orang yang memiliki jam terbang tinggi terhadap suatu persoalan, terutama yang berkaitan dengan birokrasi. Kriteria selanjutnya adalah profesional atau ahli di bidangnya. Terakhir adalah orang-orang yang memiliki leadership yang tinggi.

Namun, keputusan reshuffle mutlak kewenangan Presiden. "Itu biar jadi urusan Presiden. Akan menetapkan siapa dalam pergantian struktur menteri. Kita nggak usah ikut campur, termasuk partai politik agar bisa legawa dan tidak melakukan intervensi” ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan Ibnu Munzir, domisioner pengurus Golkar yang juga mantan anggota DPR. Menurutnya, untuk memulihkan kondisi bangsa langkah tegas Presiden sangat dibutuhkan. Reshuffle dan peleburan beberapa kementrian terkait layak dilakukan.

Ada dua pesan mendasar yang menjadi evaluasi bersama. Pertama, lambatnya kerja sebagian anggota kabinet, terkait penanggulangan Covid-19. Terutama di sektor ekonomi yang mengakibatkan kondisi krisis di Indonesia. “Dan ini adalah ancaman bangsa jika tidak segera ditanggulangi,” jelasnya.

Kedua, terkait reshuffle. Menurutnya, ini tidak hanya berupa ancaman kepada menteri, melainkan langkah ini segera dilakukan mengingat keadaan yang membutuhkan kerja extra ordinary.

“Tentunya pergantian struktur baru memperhatikan kriteria pengganti, seperti memiliki kemampuan leadership yang baik, jam terbang, dan pengetahuan yang luas,” tandasnya.