Tugas Berat Polri Mengamankan Negeri di Masa Sulit

JAKARTA - Potensi ancaman terhadap stabilitas keamanan dalam negeri meningkat di masa pandemi corona (Covid-19) ini. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pun perlu memastikan situasi kamtibmas terkendali di tengah situasi sulit yang dihadapi bangsa ini.

Jaminan situasi kondusif semakin diperlukan berhubung bangsa Indonesia tengah menghadapi agenda Pilkada Serentak 2020. Pilkada ini diikuti 270 daerah dengan melibatkan sekitar 106 juta pemilih.

Dalam situasi normal, momentum pilkada selalu menghadirkan dinamika politik dan keamanan yang kompleks. Tak jarang konflik terjadi, baik melibatkan pendukung antarkandidat maupun antara tim pasangan calon dengan penyelenggara pilkada.

Di sinilah Polri dituntut berperan memberikan jaminan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Permintaan ini bahkan disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutannya pada upacara peringatan Hari Bhayangkara Ke-74 kemarin. (Baca: Ketum PP Muhammadiyah Harap Polri tegakkan Hukum Seadil-adilnya)

Menurut dia, salah satu potensi ancaman keamanan dalam negeri tahun ini salah satunya adalah penyelenggaraan pilkada serentak yang digelar di 270 daerah. “Potensi ancaman stabilitas keamanan dalam negeri juga perlu terus diwaspadai, terutama menjelang pelaksanaan pilkada serentak pada akhir tahun 2020 di bulan Desember,” kata Jokowi saat peringatan Hari Bhayangkara Ke-74 di Istana Negara kemarin.

Dia mengatakan, menjaga stabilitas keamanan saat ini tidak berbeda dengan pada pilkada sebelumnya. Namun tahun ini tugas Polri akan lebih berat karena harus memastikan pemberlakuan protokol kesehatan dalam pilkada.

“Selain tugas yang sama seperti yang pernah dilakukan di Pilkada Serentak 2017 dan 2018, kali ini juga harus menjaga protokol kesehatan. Saya tahu tugas ini tidaklah mudah. Namun saya yakin Polri /TNI serta penyelenggara dan pengawas pemilu akan mampu menjalankan tugas ini dengan baik,” ungkapnya.

Mantan Guburnur DKI Jakarta itu mengapresiasi keterlibatan Polri dalam penanganan Covid-19. Menurut dia, keterlibatan seluruh jajaran Polri mulai dari Mabes, polda, polres, polsek hingga Babinkamtibmas di desa-desa dibutuhkan untuk mengajak masyarakat agar disiplin menjalankan protokol kesehatan. Termasuk aktif mengawal kelancaran dan ketepatan penyaluran bantuan sosial. (Baca juga: Margarito Nilai Pembangunan Desa Tanpa Dana Desa Akan Mandek)

“Perlu saya tegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah yang paling utama. Keselamatan dan kepentingan rakyat adalah hukum tertinggi. Lakukan tugas kemanusiaan ini secara persuasif dan humanis. Namun harus tetap waspada cepat tanggap dan tegas dalam menangani setiap pelanggaran hukum dengan menjaga profesionalitas dan kepercayaan rakyat,” sebutnya.

Lebih jauh Jokowi mengingatkan agar jajaran Polri harus terus mereformasi diri secara total. Selain itu harus selalu berupaya memperbaiki diri untuk lebih profesional dan modern. Ubah semua kelemahan menjadi sebuah kekuatan.