Pengamat: Rasionalisasi Harga BBM Agar Subsidi Tepat Sasaran
Jum'at, 02 September 2022 - 02:35 WIB
loading...
Rasionalisasi harga BBM dinilai bisa menjadi salah satu kebijakan untuk penggunaan anggaran subsidi yang tepat sasaran. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Rasionalisasi harga BBM dinilai bisa menjadi salah satu kebijakan untuk penggunaan anggaran subsidi yang tepat sasaran. Faktanya, mayoritas pengguna BBM bersubsidi adalah kelompok masyarakat mampu.
"Berdasarkan informasi yang kita dapatkan dari pemerintah, subsidi Pertalite hanya 20% dinikmati oleh kelompok masyarakat miskin. Sedangkan solar hanya dinikmati sekitar 5% dari kelompok masyarakat miskin dari total pengguna subsidi. Artinya memang tidak tepat sasaran subsidi selama ini," ujar Pengamat Ekonomi Unika Atma Jaya Rosdiana Sijabat, Kamis (1/9/2022). Baca juga: Indonesia Termasuk Kelompok Negara dengan Harga BBM Murah
Sementara, anggaran negara untuk subsidi BBM selalu melonjak. Data Kementerian Keuangan menyebut kenaikan subsidi dan kompensasi untuk bahan bakar minyak (BBM) menjadi Rp502,4 triliun.
Sejak 2018 hingga 2022 subsidi melonjak, dari Rp130-Rp140 triliun menjadi Rp208 triliun atau naik Rp79,9 triliun. "Mungkin ini momen rasionalisasi harga karena ada pengurangan subsidi, supaya yang mendapat subsidi benar-benar mereka yang membutuhkan," jelas Rosdiana.
Di sisi lain, pemerintah menyiapkan bantalan sosial tambahan Rp24,17 triliun untuk mencegah dampak penyesuaian harga BBM terhadap masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Tiga jenis bantalan sosial yang akan segera pemerintah salurkan: Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan pemerintah daerah diminta menyiapkan sebesar 2% dari Dana Transfer Umum (DTU), yaitu DAU (Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil), untuk pemberian subsidi di sektor transportasi.
"Harapan kita, kalau ini dilakukan pemerintah daerah secara menyeluruh, dalam jangka pendek kenaikan harga BBM tidak akan menambah economic shock, terutama bagi kelompok menengah ke bawah," tuturnya.
Lebih lanjut dia menambahkan, penyesuaian harga BBM bisa memicu inflasi. Harga-harga akan naik. Masyarakat menengah ke bawah akan terdampak. Namun, kebijakan bantalan sosial bisa menjaga daya beli masyarakat, setidaknya dalam jangka pendek. Baca juga: BPH Migas: Pembatasan BBM Subsidi Masih Tunggu Perpres
"Ada buffer yang dikeluarkan pemerintah, sebagai skenario untuk terhantamnya daya beli masyarakat karena ada pengurangan subsidi ini. Pemerintah sudah menganggarkan subsidi yang cukup besar sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Berbagai skenario sudah dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi supaya masyarakat menengah ke bawah, masyarakat pra sejahtera tidak terkena dampak cukup parah," pungkasnya.
"Berdasarkan informasi yang kita dapatkan dari pemerintah, subsidi Pertalite hanya 20% dinikmati oleh kelompok masyarakat miskin. Sedangkan solar hanya dinikmati sekitar 5% dari kelompok masyarakat miskin dari total pengguna subsidi. Artinya memang tidak tepat sasaran subsidi selama ini," ujar Pengamat Ekonomi Unika Atma Jaya Rosdiana Sijabat, Kamis (1/9/2022). Baca juga: Indonesia Termasuk Kelompok Negara dengan Harga BBM Murah
Sementara, anggaran negara untuk subsidi BBM selalu melonjak. Data Kementerian Keuangan menyebut kenaikan subsidi dan kompensasi untuk bahan bakar minyak (BBM) menjadi Rp502,4 triliun.
Sejak 2018 hingga 2022 subsidi melonjak, dari Rp130-Rp140 triliun menjadi Rp208 triliun atau naik Rp79,9 triliun. "Mungkin ini momen rasionalisasi harga karena ada pengurangan subsidi, supaya yang mendapat subsidi benar-benar mereka yang membutuhkan," jelas Rosdiana.
Di sisi lain, pemerintah menyiapkan bantalan sosial tambahan Rp24,17 triliun untuk mencegah dampak penyesuaian harga BBM terhadap masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Tiga jenis bantalan sosial yang akan segera pemerintah salurkan: Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan pemerintah daerah diminta menyiapkan sebesar 2% dari Dana Transfer Umum (DTU), yaitu DAU (Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil), untuk pemberian subsidi di sektor transportasi.
"Harapan kita, kalau ini dilakukan pemerintah daerah secara menyeluruh, dalam jangka pendek kenaikan harga BBM tidak akan menambah economic shock, terutama bagi kelompok menengah ke bawah," tuturnya.
Lebih lanjut dia menambahkan, penyesuaian harga BBM bisa memicu inflasi. Harga-harga akan naik. Masyarakat menengah ke bawah akan terdampak. Namun, kebijakan bantalan sosial bisa menjaga daya beli masyarakat, setidaknya dalam jangka pendek. Baca juga: BPH Migas: Pembatasan BBM Subsidi Masih Tunggu Perpres
"Ada buffer yang dikeluarkan pemerintah, sebagai skenario untuk terhantamnya daya beli masyarakat karena ada pengurangan subsidi ini. Pemerintah sudah menganggarkan subsidi yang cukup besar sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Berbagai skenario sudah dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi supaya masyarakat menengah ke bawah, masyarakat pra sejahtera tidak terkena dampak cukup parah," pungkasnya.
(kri)
Lihat Juga :
