Puan Ditugaskan Bersafari Politik demi Capai Titik Kompromi Koalisi PDIP

JAKARTA - PDIP bagaimana pun tetap harus bergandengan dengan parpol lain untuk Pilpres 2024. Karena itu pengamat Politik Citra Institute Yusa Farchan melihat ada dua makna di balik penugasan Puan Maharani untuk melakukan safari politik. Tugas itu merupakan mandat Rakernas PDIP pada Juni 2022.

"Mandat Ketua Umum PDIP kepada Puan untuk melakukan safari politik dengan parpol lain bisa dimaknai dua hal sekaligus," kata Yusa saat dihubungi, Sabtu (20/8/2022).

Pertama, Yusa menjelaskan secara politik, Puan mendapatkan tugas resmi untuk membangun relasi termasuk kemungkinan-kemungkinan berkoalisi dengan parpol lain. Artinya, PDIP lebih mengutamakan dan mendorong Puan dalam bursa calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) ke depan.



"Meskipun PDIP bisa mengusung pasangan capres-cawapres sendiri, namun PDIP tetap membutuhkan partner koalisi, tidak saja dalam jangka pendek pencapresan, tetapi juga jangka panjang dalam mengelola pemerintahan jika PDIP memenangkan Pilpres 2024," terangnya

Namun, menurut Yusa, tugas pokok PDIP sekarang ini adalah bagaimana mengkompromikan dua variabel penting pemenangan yaitu dukungan politik dan elektabilitas calon. Dari dukungan politik, PDIP telah memenuhi tiket 20% presidential threshold. Sayangnya, elektabilitas Puan yang menjadi tantangan utama PDIP.

"Saya kira masih cukup waktu untuk mendongkrak elektabilitas Puan. Safari politik ke elite-elite parpol adalah momentum emas bagi Puan untuk terus mengupgrade dan meningkatkan kapasitas kepemimpinan politiknya sekaligus mencari titik kompromi dalam berbagai kemungkinan skema koalisi," ujarnya.

Kedua, Yusa melanjutkan, sebagai politisi dengan pengalaman panjang di pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif, amat disayangkan kalau PDIP tidak mengoptimalkan peran Puan dalam panggung Pemilu 2024.



Dia pun mengingatkan kembali bahwa salah satu fungsi parpol adalah melakukan rekrutmen kepemimpinan politik. Idealnya, parpol harus mengutamakan kader-kadernya dalam perekrutan tersebut termasuk juga capres-cawapres. Dengan demikian, fungsi kaderisasi dan rekrutmen politik parpol akan lebih optimal.

"Bagaimanapun, parpol merupakan pilar penting institusi demokrasi dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab rekrutmen politik," terang Yusa.

Yusa menambahkan bahwa politik bukan hanya soal kalah dan menang, tapi bagaimana membangun komitmen bersama dalam membangun bangsa ke depan. Meskipun embrio-embrio koalisi sudah terbentuk, namun perkembangan politik masih sangat dinamis ke depan.

"Artinya, kemungkinan-kemungkinan perubahan dalam skema koalisi tetap terbuka. Sepanjang ketemu kepentingannya, kaolisi akan terbentuk," tandas kandidat Doktor Universitas Nasional Jakarta ini.