Refly Harun: Kabinet Awal Lebih Baik, Menteri Sekarang Lebih Sadar Kamera

Senin, 29 Juni 2020 - 10:00 WIB
loading...
Refly Harun: Kabinet...
Pakar hukum tata negara, Refly Harun. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Kekesalan Presiden Joko Widodo terhadap para menterinya dalam menangani pandemi virus Corona (Covid-19) beserta dampaknya menjadi perbincangan luas.

Terlebih pernyataan Jokowi yang disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara 18 Juni lalu itu juga menyinggung tentang rendahnya penyerapan anggaran kementerian.

Jokowi juga mengaku sempat memikirkan untuk melakukan pembubaran lembaga dan perombakan (reshuffle) kabinet. (Baca juga: Semprot Menteri Soal Kinerja, Jokowi Ancam Bubarkan Lembaga Sampai Reshuffl e)

Pernyataan Jokowi menarik perhatian pakar hukum tata negara Refly Harun. Melalui Chanel Youtube-nya, Refly mengaku heran dengan penyerapan anggaran yang sangat kecil. Padahal saat ini kondisi bangsa sedang pandemi Covid-19.

"Jadi agak mengherankan, penyerapan uangnya terlambat. bisa jadi karena birokrasi keuangannya. Karena, ketika Covid-19 ini, walaupun Kementerian Kesehatan leading sector, tapi ada leading sector lain, yakni Gugus Tugas yang berada di BNPB," kata Refly dalam rekaman video di Chanel Youtubenya berjudul Jokowi Gerah, Ancam Reshuffle yang diposting Senin (29/6/2020). (Baca juga: Soroti Kinerja Menteri, Jokowi: Tak Ada Progres Signifikan )

Dia juga menduga itu terjadi karena manjemen keuangan yang tidak "lincah" sehingga kementerian takut untuk mengeluarkan uang.

"Takut mengeluarkan keuangan negara, takut merugikan negara, takut ini, takut itu. Padahal kalau memang punya niat baik, dengan komunikasi dengan penegak hukum, dengan KPK tidak diambil sendiri, saya kira harusnya seharusnya mudah," tuturnya.

Mengenai reshufflekabinet, Refly mengaku pernah memprediksi tidak sampai satu tahun kepemimpinan periode kedua Jokowi akan ada perombakan kabinet.

Dia pun menunjukkan rekaman pernyataan dirinya saat menjadi narasumber dalam acara wawacara di televisi. "Saya pernah mengatakan di Kompas TV, tidak sampai satu tahun akan terjadi reshuffle kabinet," katanya.

Saat itu dirinya memberikan nilai enam kepada kinerja Kabinet Jokowi periode pertama. "Padahal kabinet awal jauh lebih baik dibandingkan sekarang, kalau menteri sekarang lebih sadar kamera. Banyak sekali talkshow, kemudian banyak sekali 'syiarnya', ada yang sudah bercita-cita menjadi presiden pula. ada yang selalu di televisi dengan gaya milenial. Kita tidak tahu program kabinetnya berjalan atau tidak," tuturnya.

Refly juga mengkritik juru bicara Presiden yang ke sana kemarin me-make-up menteri. "Ketika dikritik bukan malah menjadikan bahan perenungan, malah membalas mengkritik orang-orang yang mengkritik. Padahal kekuasaan tidak boleh begitu. seorang pemimpin yang baik, harus mendengarkan kritik terlebih dahulu, mencernanya, kemudian mengubah kebijakan," tutur Refly.
(dam)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Rekomendasi
Iran akan Bangun PLTN...
Iran akan Bangun PLTN di 5 Lokasi Pesisir
Tak Ada Pergantian Menkeu,...
Tak Ada Pergantian Menkeu, Sentimen Pasar Berbalik Positif
Richard Lee Ditahan...
Richard Lee Ditahan Kejati, Dokter Detektif: Bukti Sudah Lengkap dan Siap Diuji di Pengadilan
Berita Terkini
Geledah Kantor Wika,...
Geledah Kantor Wika, Kortas Tipikor Polri Sita Dokumen hingga Barbuk Elektronik
Ajukan JC di Kasus Korupsi...
Ajukan JC di Kasus Korupsi MBG, Eks Waka BGN Sony Sonjaya Sebut 26 Nama di BAP
Tiyo Eks Ketua BEM UGM...
Tiyo Eks Ketua BEM UGM Mengaku Ditawari Miliaran Rupiah dari Lembaga Berbintang, Ini Respons TNI
Kejagung Limpahkan 11...
Kejagung Limpahkan 11 Tersangka Kasus POME ke Kejaksaan
Revisi UU Polri Disahkan...
Revisi UU Polri Disahkan Jadi Undang-Undang, Pelayanan Kepolisian Diharapkan Meningkat
JPU Sebut Kasus Chromebook...
JPU Sebut Kasus Chromebook Nadiem termasuk White Collar Crime, Kuasa Hukum Terkejut
Infografis
Rentetan Kasus Korupsi...
Rentetan Kasus Korupsi di Jateng: Tiga Bupati Terjaring KPK pada Awal 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved