10 Warga Tewas Ditembak KKB, PKS: Tangani Secara Komprehensif
Selasa, 19 Juli 2022 - 07:30 WIB
loading...
Politikus PKS Sukamta meminta kasus penembakan 12 warga sipil di Nduga, Papua, ditangani secara komprehensif. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menembaki 12 warga Kampung Nogolait, Kabupaten Nduga, Papua , Sabtu (16/7/222). Aksi tersebut menyebabkan 10 orang meninggal.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sukamta menyataka turut berduka cita atas meninggalnya warga. "Kami mengecam penembakan brutal KKTB Papua Merdeka,” ujar Sukamta, Selasa (19/7/2022).
Dia mendesak KKB menghentikan aksi brutalnya karena menjadikan masyarakat sipil yang tidak bersalah sebagai sasaran. Sukamta TNI Polri harus segera memberantas KKB ini agar tidak semakin meluas dan meresahkan masyarakat.
Baca juga: 10 Warga Sipil Nduga Tewas Ditembak KKB, Pengamat: Bupati Harus Tanggungjawab
“TNI Polri perlu untuk mengubah pola pendekatan pemberantasan KKTB ini. Jika selama ini cenderung defensif dengan pola melindungi objek fital dan membangun pos-pos pengamanan, sudah saatnya TNI Polri memburu KKTB sampai ke sarangnya. Proses penegakan hukum juga harus mengedepankan peran dan keterlibatan masyarakat sipil agar tidak terjadi salah sasaran," kata Sukamta.
Perang opini publik juga harus dilakukan TNI-Polri. Saat ini setidaknya ada 9 kelompok teroris Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua yang beranggotakan sekitar 150 orang. Sementara anggota KKB Papua yang bersembunyi atau sedang melakukan doktrinasi, penggalangan opini jumlahnya belum terpetakan.
Langkah-langkah pemetaan dan penangangan ideologi Papua Merdeka juga harus dilakukan sehingga tidak muncul anggota-anggota baru kelompok tersebut. Pemerintah mesti membentuk opini publik berlandaskan data, fakta kejadian dan situasi kondisi di Papua.
“Saat ini muncul upaya pembentukan opini bahwa TNI-Polri melakukan pelanggaran HAM di Papua. Informasi-informasi mengenai kejadian-kejadian krusial di Papua harus disampaikan secara terbuka jelas dan transparan agar publik tahu dan percaya bahwa TNI-Polri bertindak sesuai koridor hukum,” tutur Sukamta.
Apabila ada oknum TNI-Polri bertindak di luar koridor penegakan hukum maka menurutnya harus diproses secara tegas. "Hal tersebut agar masyarakat Papua, rakyat Indonesia dan dunia percaya terhadap pemerintah Indonesia," pungkasnya.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sukamta menyataka turut berduka cita atas meninggalnya warga. "Kami mengecam penembakan brutal KKTB Papua Merdeka,” ujar Sukamta, Selasa (19/7/2022).
Dia mendesak KKB menghentikan aksi brutalnya karena menjadikan masyarakat sipil yang tidak bersalah sebagai sasaran. Sukamta TNI Polri harus segera memberantas KKB ini agar tidak semakin meluas dan meresahkan masyarakat.
Baca juga: 10 Warga Sipil Nduga Tewas Ditembak KKB, Pengamat: Bupati Harus Tanggungjawab
“TNI Polri perlu untuk mengubah pola pendekatan pemberantasan KKTB ini. Jika selama ini cenderung defensif dengan pola melindungi objek fital dan membangun pos-pos pengamanan, sudah saatnya TNI Polri memburu KKTB sampai ke sarangnya. Proses penegakan hukum juga harus mengedepankan peran dan keterlibatan masyarakat sipil agar tidak terjadi salah sasaran," kata Sukamta.
Perang opini publik juga harus dilakukan TNI-Polri. Saat ini setidaknya ada 9 kelompok teroris Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua yang beranggotakan sekitar 150 orang. Sementara anggota KKB Papua yang bersembunyi atau sedang melakukan doktrinasi, penggalangan opini jumlahnya belum terpetakan.
Langkah-langkah pemetaan dan penangangan ideologi Papua Merdeka juga harus dilakukan sehingga tidak muncul anggota-anggota baru kelompok tersebut. Pemerintah mesti membentuk opini publik berlandaskan data, fakta kejadian dan situasi kondisi di Papua.
“Saat ini muncul upaya pembentukan opini bahwa TNI-Polri melakukan pelanggaran HAM di Papua. Informasi-informasi mengenai kejadian-kejadian krusial di Papua harus disampaikan secara terbuka jelas dan transparan agar publik tahu dan percaya bahwa TNI-Polri bertindak sesuai koridor hukum,” tutur Sukamta.
Apabila ada oknum TNI-Polri bertindak di luar koridor penegakan hukum maka menurutnya harus diproses secara tegas. "Hal tersebut agar masyarakat Papua, rakyat Indonesia dan dunia percaya terhadap pemerintah Indonesia," pungkasnya.
(muh)
Lihat Juga :
