Hanya 50 persen warga tahu APBD dikorup

Sindonews.com - Direktur Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi meyakini tidak semua warga di Provinsi Banten mengetahui bahwa APBD dan dana hibah bansos di Provinsi Banten disalahgunakan oleh pejabatnya.

Menurut Burhanudin, kurang dari 50 persen warga di Provinsi Banten yang mengetahui bahwa anggaran tersebut disalahgunakan oleh Pejabat di Pemerintahan Daerah (Pemda) setempat, setelah Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) melakukan audit.

"Temuan BPK ini, masih belum diketahui oleh seluruh warga Banten, yang mengetahui hanya kurang dari 50 persen," kata Burhanuddin, di Kantor Indikator Politik Indonesia, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (5/1/2014).

Burhanuddin menambahkan, hanya sekira 42,3 persen warga Banten yang mengetahui adanya penyalahgunaan APBD Banten.

"Sementara yang mengetahui penyalahgunaan dana hibah dan bantuan sosial hanya 38 persen," pungkas Burhanuddin.

Selain itu, hampir 80 persen warga Banten yang tahu hasil audit dari BPK, meyakini telah terjadi penyalahgunaan anggaran dan dana hibah serta bansos oleh Pemerintah Banten.

"Ini mengindikasikan bahwa bila semua rakyat Banten tahu hasil audit tersebut, hampir semua rakyat Banten yakin dengan hasil audit tersebut," tandas Burhanuddin.