IPM 2021 Tertinggi, Bukti Pembangunan Jakarta Bukan Hanya Mengejar Infrastruktur

Qusyaini Hasan
Pemerhati sosial perkotaan

SIAPA bilang pembangunan di Jakarta semata hanya urusan fisik atau infrastruktur? Di tengah gencarnya pembangunan ikon-ikon atau destinasi baru di Jakarta, seperti peremajaan taman, pembangunan ruang publik atau ruang ketiga, serta penataan fasilitas publik lainnya, Jakarta juga peduli dengan pembangunan manusia.

Dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2021 yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta pada 12 Mei 2022, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan IPM tertinggi. Salah satu fokus yang dibahas dalam publikasi IPM 2021 ini ialah dampak pandemi Covid-19 terhadap capaian pembangunan manusia.

Dalam capaian IPM tingkat provinsi, DKI Jakarta berada di peringkat teratas dengan angka 81,11 poin. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 lalu di 80,77 poin. Secara nasional, IPM Indonesia sebesar 72,29 poin pada tahun lalu. Skor tersebut meningkat 0,49 poin dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 71,94 poin.

Indikator makro hasil pembangunan terdiri dari indeks pembangunan manusia, indikator ekonomi serta indikator sosial. Karena itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan patut bangga, di tengah pandemi Covid-19, IPM DKI Jakarta masih yang tertinggi di Indonesia, serta satu-satunya provinsi dengan nilai IPM di atas 80 sejak 2017.

Sebagai indikator di bidang ekonomi, pemulihan ekonomi Jakarta sudah terlihat sejak tahun lalu. Meskipun masih dibayangi pandemi Covid-19. Selain itu, peningkatan aktivitas masyarakat dan penguatan kinerja perekonomian global mendorong peningkatan perekonomian Jakarta. Ditambah lagi program percepatan vaksinasi dan program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional turut berperan dalam memperkuat perekonomian Jakarta.

Selanjutnya untuk indikator sosial, persentase penduduk miskin di Jakarta pada September 2021 tercatat sebesar 4,67 persen. Angka tersebut menurun jika dibandingkan dengan posisi September 2020 yang mencapai 4,69 persen. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Provinsi DKI Jakarta termasuk dalam provinsi dengan persentase kemiskinan terendah dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia, serta jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin nasional yang mencapai 9,71 persen.

BPS sendiri mengakui, pandemi Covid-19 yang melanda dunia berdampak luas bagi kehidupan manusia, tidak terkecuali pada capaian pembangunan manusia. Beberapa negara di dunia diperkirakan mengalami perlambatan pertumbuhan IPM, bahkan ada yang mengalami penurunan akibat pandemi.

“Kita patut bersyukur bahwa IPM Indonesia pada tahun 2020 masih tumbuh meski mengalami perlambatan. Pada tahun 2021 IPM Indonesia juga mampu tumbuh lebih baik lagi meskipun masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun 2019," ujar Kepala BPS Margo Yuwono dalam Kata Pengantar publikasi IPM tersebut.

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Penyajian IPM menurut daerah memungkinkan setiap provinsi dan kabupaten/kota mengetahui peta pembangunan manusia baik pencapaian, posisi, maupun disparitas antardaerah.

Sejumlah dimensi yang menjadi pembentuk IPM antara lain umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Penghitungan IPM yang dilakukan Indonesia merujuk pada tiga dimensi itu yang kemudian mengalami penyempurnaan metodologi oleh United Nation Development Program (UNDP) pada 2014.

UNDP menggunakan data Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita sebagai indikator pada dimensi standar hidup layak. Namun, data tersebut tidak tersedia di tingkat daerah sehingga digunakan indikator pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan sebagai alternatif.

Indikator ini dapat dihitung hingga tingkat kabupaten/kota. Indikator pengeluaran riil per kapita juga mampu mencerminkan indikator pendapatan masyarakat dan menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai output dari kegiatan ekonomi. Dalam hal ini, BPS menggunakan batasan nilai maksimum, yakni Rp26.572.352 dan minimum Rp1.007.436 dalam perhitungan indeks pengeluaran.

Selanjutnya, dimensi umur panjang dan hidup sehat direpresentasikan oleh indikator umur harapan hidup (UHH) saat lahir. Umur harapan hidup saat lahir merupakan rata-rata perkiraan lamanya waktu (dalam tahun) yang dapat dijalani seseorang selama hidupnya.

BPS menjelaskan, standardisasi nilai UHH dilakukan dengan konversi menjadi indeks harapan hidup yang dihitung berdasarkan nilai maksimum dan minimum UHH yang sesuai dengan standar UNDP, yaitu 85 tahun untuk nilai maksimum dan 20 tahun untuk nilai minimum.

Sementara, dimensi pengetahuan direpresentasikan oleh harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS). Kedua indikator itu dinilai merefleksikan kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan. Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak yang berumur 7 tahun, sementara rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun yang dijalani oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menempuh pendidikan formal.

Naiknya IPM ini sejatinya bisa diprediksikan dari awal, melihat capaian Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui sejumlah capaian pembangunan sepanjang 2021 hingga awal 2022. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas umum pemerintahan telah dilaksanakan kerja sama antara Pemerintah DKI Jakarta dengan daerah lain dalam upaya meningkatkan kesejahteraan maupun taraf hidup warga.

Salah satu bentuk kerja sama yang langsung menyentuh pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan warga DKI Jakarta adalah kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat dengan pelayanan publik, pangan, KUKM, perindustrian, perdagangan, kebudayaan, pariwisata, kehutanan, penanaman modal, serta pendidikan, dan pelatihan.

Indikator naiknya IPM DKI Jakarta pada 2021 juga dapat dibaca melalui aneka ragam penghargaan yang menggambarkan kinerja dan inovasi atas pembangunan Kota Jakarta, seperti Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kategori Utama oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI sebagai Pemerintah Daerah Provinsi yang berkomitmen dan mengimplementasikan strategi terkait dengan Pengarusutamaan Gender (PUG). Ada pula 2021 Sustainable Transportation Award oleh Institute for Transportation Development and Policy atas pekerjaan pencanangan dan transformasi kota dari kendaraan pribadi menjadi skema JakLingko.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) juga mengganjar Pemprov DKI Jakarta dengan penghargaan Nirwasita Tantra dalam kepemimpinan dan pemahamannya terhadap isu lingkungan hidup, serta inovasi dalam merumuskan, menetapkan dan menerapkan kebijakan berupa program kerja sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam memperbaiki dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Di tingkat internasional, Pemprov DKI Jakarta meraih Asean ICT Awards (AICTA) berupa penghargaan Gold atas aplikasi JAKI (Jakarta Kini) pada kategori Sektor Publik oleh ASEAN di bawah kegiatan ASEAN ICT Masterplan sebagai upaya inovasi dan kreativitas untuk mengembangkan peluang bisnis dan kerjasama perdagangan yang akan memperkuat kesadaran ICT dan komunitas dalam AICTA Tahun 2021.

Dalam kurun 5 tahun terakhir, rerata nilai IPM di DKI Jakarta adalah 80,63 poin. IPM DKI Jakarta yang berhasil melampaui pencapaian nasional ini memang patut kita apresiasi. Ini pertanda bahwa semua dimensi pembentuk IPM di Jakarta mengalami kenaikan berarti sehingga memperkokoh IPM Jakarta di peringkat pertama nasional. Dengan demikian, ketersediaan pilihan bagi penduduk (enlarging people’s choice) di ibu kota dinilai lebih luas dibanding provinsi lain di Indonesia.