Pemuda Demokrat desak pemerintah batalkan kenaikan BBM

Sindonews.com - Ketua Pemuda Demokrat Indonesia Kota Bekasi, King Vidor, mengajak seluruh elemen gerakan di tanah air, untuk bergerak bersama mendesak pemerintah pusat, agar membatalkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Apalagi seiring dengan jatuhnya korban jiwa dalam aksi penolakan kenaikan harga BBM. "Korban sudah jatuh, kawan kita Bintar selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)," ujar King Vidor, dalam rilisnya yang diterima wartawan, Minggu (23/6/2013).

"Kita tidak bisa diam saja. Ayo sama-sama kita bergerak mendesak agar pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM," imbuhnya.

Desakan kuat yang terus menerus dilakukan oleh kawan-kawan pergerakan baik dari mahasiswa, ormas atau pun buruh diharapkan bisa membuat pemerintah sadar dan membuka mata, bahwa menaikan harga BBM adalah kebijakan yang tidak populis. "Kalau semua bersatu dan gerakan ini kuat, pemerintah pasti akan berpikir ulang atas kebijakan yang telah mereka keluarkan," katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan, langkah pemerintah menaikan harga BBM merupakan tindakan keliru, yang hanya akan membawa masyarakat Indonesia dalam jurang kesengsaraan. Pasalnya, naiknya harga BBM berdampak pada banyak hal, salah satunya naiknya kebutuhan pokok.

"Dampaknya luas, itu yang harus dipikirkan pemerintah. Kasihan rakyat. Apa pemerintah tega membiarkan rakyat dalam kesusahan," ucapnya.

Sementara di lain sisi, bantuan yang diberikan pemerintah dalam bentuk pemberian uang tunai atau beras miskin dinilai tidak tepat dan cenderung bersifat kamuflase. "Bantuan pemerintah ibarat obat itu obat bius. Ngilangin sakit tapi sebentar. Obatnya habis sakitnya kambuh lagi," sindir King.

Kenaikan harga BBM juga dinilai tidak tepat waktu. Sebab dalam dua sampai tiga bulan ke depan, kebutuhan masyarakat cenderung tinggi. "Sebentar lagi tahun ajaran baru, puasa, lebaran. Belanja masyarakat jelas meningkat. Kalau BBM naik, barang-barang jadi, apa itu tidak menjadi problem bagi masyarakat," ungkapnya.

Ada pun alasan pemerintah, menaikan harga BBM demi menyelamatkan ekonomi bangsa dinilai tidak rasional. Toh, masih banyak alokasi anggaran yang bisa dipangkas dan sumber pendapatan yang bisa digenjot guna mendongkrak perekonomian.

"Belanja pemerintah yang tidak produktif kan bisa dipangkas. Sektor pendapatan juga bisa digenjot. Bukan malah mengorbankan rakyat. Ini jelas tindakan keliru. Ini juga bukti bahwa rezim SBY gagal mengelola perekonomian bangsa," jelasnya.

Jika desakan untuk membatalkan kenaikan harga BBM tidak juga digubris oleh pemerintah, maka tidak ada jalan lain selain mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), untuk mundur sebagai pemimpin. "Batalkan atau mundur. Saya yakin rakyat pasti setuju jika SBY mundur. Karena SBY sebagai presiden sudah tidak lagi memikirkan nasib rakyat," tegasnya.

Kalau toh saat ini rakyat diam, bukan berarti rakyat tidak melakukan perlawanan. Justru diamnya rakyat adalah bukti perlawanan rakyat. "Diam itu juga tanda perlawanan rakyat. Jangan dipikir rakyat tidak akan melawan," tandasnya.

Saat ini Pemuda Demokrat Indonesia Kota Bekasi tengah menggencarkan konsolidasi dengan beragam element gerakan. Tidak hanya di Kota Bekasi, tetapi juga di luar di luar Kota Bekasi.

"Di internal Pemuda Demokrat kita intruksikan setiap PAC (Pimpinan Anak Cabang) dan Ranting, mengkonsolidasi masyarakat. Di level ekesternal komunikasi dengan element gerakan baik di Bekasi atau pun di luar juga sedang kita bangun. Beberapa elemen sudah menyatakan siap bergerak bersama-sama," pungkasnya.