Terima BLSM, pragmatisme politik PKS

Sindonews.com - Pengamat politik dan peneliti senior The Founding Fathers House Dian Permata mengatakan, sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berseberangan dengan Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi, itu merupakan sikap oposisi.

Kemudian, dia mengatakan, sikap kader PKS yang duduk jadi menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II dan sependapat dengan pemerintah soal Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) merupakan sikap jabatan politik.

"Secara garis politik sikap PKS dalam menolak kenaikan harga BBM adalah oposisi. Namun, dalam realitas politik sikap PKS menerima BLSM adalah pragmatisme politik," katanya saat berbincang dengan Sindonews, Rabu (19/6/2013).

Bahkan Dian menilai, sikap berbeda antara kader PKS yang duduk sebagai menteri di KIB jilid II dan di Fraksi PKS di DPR hanya sebagai bentuk sandiwara belaka saja.

"Dua langkah politik itu tak ubahnya seperti sandiwara Turki. Sandiwara itu makin moncer dengan ditambahi statement dari Tifatul Sembiring yang mengatakan akan mengevaluasi sikap PKS di sidang paripurna APBN P 2013," kata dia.

Sebelumnya, anggota Majelis Syuro PKS, Tifatul Sembiring menjelaskan, apakah putusan fraksi yang menolak RAPBNP Tahun 2013 itu melanggar hasil putusan rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) di Lembang, Bandung, Jawa Barat atau tidak.

"Jadi nanti akan dievaluasi, semua akan dievaluasi, termasuk yang terjadi dalam sepekan ini. Jadi di Lembang, ada enam putusan, misalnya agar kita cooling down dengan penurunan spanduk," kata Tifatul di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa 18 Juni 2013.

Dia melanjutkan, putusan lain dalam rapat DPTP di Lembang juga menerima program pro rakyat yang ditawarkan pemerintah, namun tidak disebutkan apakah yang dimaksud Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

"Tidak disebutkan begitu tetapi terjemahannya begitu program kepentingan masyarakat, misal BLSM, raskin (beras miskin)," jelasnya.