Penyitaan paspor Anas dibalut arogansi birokrasi & sadisme politik

Sindonews.com - Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai, ada indikasi arogansi birokrasi dan sadisme politik didalam tindakan penyitaan paspor tersangka Anas Urbaningrum yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi.

"Inilah indikasi bentuk arogansi birokrasi dan sadisme politik. Tindakan cekal kan sudah dilakukan melalui surat KPK ke Imigrasi itu sudah efektif. Anas tidak bisa lagi bepergian ke luar negeri,"ujar Abdul Fickar Hadjar kepada Sindonews melalui pesan singkatnya, Rabu (27/2/2013).

Karenanya, kata dia, sebaiknya tindakan pengambilan paspor tidak dilakukan secara demonstratif seperti itu. Kata dia, cukup meminta melalui telpon atau mengirim satu orang dengan membawa surat tugas.

"Tindakan Ditjen Imigrasi meskipun didasarkan pada aturan imigrasi itu lebay atau berlebihan. Ini jelas tindakan mencari muka," pungkasnya.

Seperti diberitakan Sindonews sebelumnya, penyitaan paspor milik Anas diduga karena adanya intervensi oleh pihak tertentu. Namun, kabar tersebut langsung dibantah oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi.

Kabag Humas Ditjen Imigrasi, Maryoto mengatakan, pengambilan paspor langsung ke rumah Anas, sudah berdasarkan prosedur dan ketetapan (protap). Kedatangan petugas Imigrasi itu sesuai aturan. Pengambilan paspor pasti dilakukan terhadap seseorang yang dicegah berpergian ke luar negeri.

"Tidak benar. Itu memang SOP-nya sudah seperti itu," terang Maryoto saat dihubungi Sindonews, Selasa (26/2/2013).