Parlemen Berperan Penting Atasi Kedaruratan Medis

JAKARTA - Peran parlemen dalam kedaruratan medis sangat penting menyusul munculnya pandemi Covid-19 yang melanda dunia. Dengan fungsi yang dimiliki parlemen, seperti legislasi, penganggaran, pengawasan, dan perwakilan, bersama dukungan masyarakat, maka akan tercapai kesiapsiagaan darurat kesehatan.

Hal ini disampaikan Ketua DPR Puan Maharani saat memberikan sambutan dalam Diskusi Panel WHO di sela 144th Assembly of the Inter Parliamentary Union (IPU) di Bali International Convention Centre (BICC) Nusa Dua, Bali, Selasa (22/3/2022). Dalam diskusi bertajuk 'Tidak Akan Lagi – Memperkuat Kesiapsiagaan Keamanan Kesehatan Selama Pemulihan Covid-19 dan seterusnya' ini, Puan menyebut dunia banyak belajar dari pandemi Covid-19. Pandemi mengungkapkan kelemahan dan kurangnya kesiapan dunia.

"Saat kita dihadapkan dengan ancaman, risiko dan kerentanan, kita menyadari urgensi untuk pendekatan semua bahaya, multisektoral, dan terkoordinasi untuk kesiapsiagaan darurat kesehatan. Sekarang adalah waktu yang paling tepat bagi kita untuk meningkatkan kepemimpinan politik kita. Parlemen harus mengambil peran utama dalam mempromosikan kesiapsiagaan darurat kesehatan negara," kata Puan dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa (22/3/2022).



Puan mengajak seluruh anggota parlemen dunia membangun peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait kesehatan nasional secara komprehensif dan proporsional. Selain itu juga memperhatikan responsif gender, dan sensitif terhadap kelompok rentan. "Kita harus bekerja sama dengan pemerintah kita untuk memastikan kebijakan dan infrastruktur yang memadai dalam berbagai masalah," katanya.

Berbagai masalah itu seperti tanggapan segera terhadap wabah, protokol kesehatan dan keselamatan, pembuatan vaksin yang aman, rantai pasokan dan distribusi vaksin, terapi, diagnostik, dan alat pelindung diri. Kemudian juga terkait perlindungan memadai yang diperlukan untuk kesejahteraan tenaga kesehatan, dan ketersediaan dana yang diperlukan.

Menurut Puan, dunia saat ini sedang menghadapi keadaan darurat yang jauh melampaui apa yang pernah terjadi selama lebih dari satu abad. "Covid-19 terus menjadi krisis kesehatan, ekonomi, dan sosial yang besar. Ketika virus menyebar ke seluruh wilayah, efek skala penuh dari pandemi dan tindakan penahanan terkait, sedang berlangsung," katanya.

Pandemi Covid-19, kata Puan, melipatgandakan tantangan kompleks yang ada dan memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi yang sudah ada sebelumnya. Namun, krisis juga dinilai bisa menjadi periode pembelajaran yang intens dan transformasi besar.

Baca juga: Sidang ke-144 IPU, Jokowi Dorong Mobilisasi Pendanaan untuk Atasi Perubahan Iklim

"Covid-19 berfungsi sebagai peringatan bagi kita untuk meningkatkan pengetahuan dan pendekatan kita, agar kita dapat mengatasi krisis kesehatan di masa depan dalam hubungannya dengan kemunculan dan tantangan lain saat ini," kata cucu Proklamator RI Bung Karno itu.

Menurut Puan, pandemi Covid-19 global hanya dapat dikelola melalui sinergi antara respons seluruh pemerintah dan seluruh masyarakat. Hasil kerja bersama suatu bangsa lah yang bisa membangun ketahanan kesehatan masyarakat.

"Memperkuat dan memelihara kesiapsiagaan sistem respons, dan memprioritaskan investasi sumber daya di masa depan. Karena kita menyadari pandemi sebagai masalah yang terlalu besar skala dan konsekuensinya, solidaritas antarbangsa adalah kunci pemulihan menuju masa depan pascapandemi yang berkelanjutan dan adil," katanya.

Puan menyambut baik peluncuran Buku Pegangan untuk parlemen mengenai Peraturan Kesehatan Internasional. Ia menilai, buku pegangan ini akan menjadi alat bagi para anggota parlemen untuk memajukan kontribusi pada kesiapan keamanan kesehatan. "Peluncuran buku pegangan ini adalah satu hal, namun lebih penting bagi kita untuk meningkatkan upaya kolektif kita. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan tindak lanjut implementasi dari upaya bersama kita," katanya.

Sekretaris Jendera WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus yang hadir secara virtual mengatakan Covid-19 mengganggu hal-hal fundamental di banyak negara. Ia menilai kurangnya solidaritas antarnegara untuk saling membantu. Untuk itu WHO membuat buku panduan untuk parlemen. Hal ini bertujuan agar parlemen bisa membantu pemerintah di negaranya masing-masing dalam penanganan pandemi Covid-19.

Sementara itu, Sekjen IPU Martin Chungong menyebut buku panduan dari WHO akan memperkuat persiapan parlemen. Sebab menurutnya, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan parlemen dalam menghadapi pandemi. "IPU harus ambil bagian karena parlemen punya kekuatan untuk membuat hukum dan pemerintah butuh dukungan parlemen untuk mengatasi pandemi," kata Chungong.