Mendagri Sebut Kemajuan Teknologi Dukcapil Harus Diimbangi Budaya Kerja

"Saya melihat banyak sekali kemajuan-kemajuan yang sudah dicapai oleh rekan-rekan Dukcapil yang tadinya manual, bertemu fisik. Sekarang dengan adanya digitalisasi di bidang Kedukcapilan, pemerintahan berbasis elektronik, maka masyarakat lebih dimudahkan," ungkap Tito.

Mantan Kapolri tersebut menyebutkan, hingga saat ini data kependudukan yang sudah masuk pada big data nasional mencapai 92 persen. Menurutnya, sistem Dukcapil ini juga dapat mengidentifikasi setiap adanya potensi pemalsuan dan data ganda identitas kependudukan.

"Karena itu dilengkapi dengan fitur-fitur secara spesifik, sehingga sulit untuk doble atau dipalsukan. Itu menggunakan sidik jari, face recognition," ujarnya.

Tito mengatakan, kemudahan pekerjaan karena sistem kependudukan berbasis digital ini juga dapat diluhat dari sejumlah sektor, seperti soal rancangan pembangunan baik pusat maupun daerah.

Kemudia jumlah penduduk yang melahirkan, data stunting, data pasien Covid-19, data testing, dan tracing, dan data vaksinasi selama pandemik Covid-19.

Tidak hanya itu, data bantuan sosial (bansos) juga dapat diketahui melalui Big Data Dukcapil sebab Kementerian Sosial sendiri sudah membangun kerja sama dengan Dukcapil.

"Kepala daerah juga bisa menggunakan itu. Oleh karenanya, Kepala Dinas Dukcapil jangan hanya mengumpulkan data, tapi bagaimana membuat big data di masing-masing daerah yang dapat diinputkan kepada kepala daerah," kata Tito.

"Ini sangat komplek, sangat powerfull, dan sangat bermanfaat untuk semua, termasuk juga swasta dan dunia bisnis, dan lain-lain," tutup Mendagri.