Kesejahteraan Polri bukan alasan untuk korupsi

Sindonews.com - Pimpinan Polri seharusnya tidak menjadikan alasan kesejahteraannya untuk melegalisasikan tindak pidana korupsi yang dilakukan bawahannya. Pasalnya, sejak awal anggota Polri harus sudah menyadari kalau tugasnya adalah mengabdi untuk negara.

Anggota Komisi III DPR Indra mengatakan, tidak sepatutnya seorang penegak hukum menyatakan jika maraknya praktek korupsi di institusinya, karena kesejahteraan polisi tidak sesuai dengan kebutuhan hidup.

"Menurut saya, tidak pantas seorang penegak hukum apalagi seorang Wakapolri menjadikan kesejahteraan sebagai alasan untuk praktek korupsi bawahannya," katanya melalui pesan singkatnya di Jakarta, Jumat (12/10/2012).

Dia mengatakan, sumber utama korupsi di Polri adalah rendahnya komitmen anggota kepolisian untuk memberantas korupsi. Padahal, seharusnya Korps Bhayangkara itu memiliki integritas yang tinggi, dan tidak mau diajak kompromi untuk melakukan korupsi.

"Sebesar apapun gajinya, tapi kalau tidak ada komitmen, moral, dan integritas, maka tidak akan begitu berarti dan korupsi akan terus terjadi," tandasnya.

Sebelumnya, Wakapolri Komjen Pol Nanan Sukarna mengakui saat ini pihaknya masih memiliki kesulitan dalam menerapkan reformasi birokrasi di institusinya. Khususnya, dalam pemberantasan korupsi di birokrasi Polri.

"Anggota yang tidak KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), dan menerima gratifikasi itu susah menurut saya. Gaji kami kapan naik? Kami menjadi sulit untuk memberantas korupsi," ungkapnya.